Mahalnya Ekosistem Wisata Indonesia! Bisakah Tarif Transportasi & Hotel Ditekan untuk Dongkrak Kunjungan Turis?
- account_circle Mascim
- calendar_month Sabtu, 10 Mei 2025
- print Cetak
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat memberi sambutan dalam Diskusi kebijakan pariwisata antara DPR dan Kementerian Pariwisata tentang tantangan biaya tinggi sektor wisata. Foto: Ruangcoid
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ruang.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), baru-baru ini menyoroti tingginya biaya dalam ekosistem pariwisata Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa menjadi penghalang besar bagi peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dari transportasi hingga akomodasi, harga yang tidak kompetitif dinilai bisa mengurangi daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata.
BHS menekankan bahwa konektivitas transportasi dan infrastruktur pendukung masih menjadi masalah serius. “Banyak tempat wisata yang mematok harga toilet lebih mahal untuk turis mancanegara. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya dalam acara Bimbingan Teknis Strategi Pemasaran Pariwisata di Surabaya. Jum’at, (09/5/2025). Ia juga membandingkan biaya listrik Indonesia yang jauh lebih tinggi daripada Malaysia, yang berdampak pada tarif penginapan.
Jika Malaysia bisa menawarkan harga hotel lebih murah berkat subsidi listrik, mengapa Indonesia tidak? BHS berpendapat bahwa penurunan biaya dasar seperti listrik dan gas bisa membuat harga akomodasi lebih terjangkau. “Dorongan ekonomi wisata akan lebih besar jika infrastruktur pendukungnya lebih murah,” ujarnya.
Baca Juga: BHS: Komitmen Nyata untuk Perbaikan Infrastruktur dan Dukungan UMKM di Surabaya
BHS mengingatkan bahwa banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia adalah pensiunan dengan budget terbatas. “Mereka bawa uang secukupnya untuk liburan, jangan dipersulit dengan harga yang terlalu tinggi,” imbaunya. Ia menyarankan agar sektor pariwisata lebih memperhatikan kenyamanan dan kemampuan finansial pengunjung.
Di sisi lain, Analisis Kebijakan Kementerian Pariwisata Taufiq Nurhidayat menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi imbauan tersebut. Pemerintah menargetkan 14,8 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,08 miliar perjalanan wisata domestik. Namun, target ini mustahil tercapai tanpa kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
Baca Juga: Ngawi Siap Jadi Pusat Industri Andalan, BHS Dorong Percepatan untuk Kejar Target Ekonomi 8% Presiden Prabowo
Taufiq mengakui bahwa Kemenpar tidak bisa bekerja sendirian. “Kami butuh dukungan dari dinas terkait, komunitas, dan mitra kerja di Komisi VII DPR RI,” ujarnya. Transportasi, sarana prasarana, dan kebijakan harga harus diselaraskan agar Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara tetangga.
Jika masalah biaya ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin target kunjungan wisatawan hanya akan menjadi angan-angan. Lalu, apakah kebijakan harga yang lebih kompetitif bisa menjadi solusi?
- Penulis: Mascim
