Masyarakat Bawah Terbebani Tarif Listrik, BHS Dorong Pemerintah Evaluasi Tarif Listrik

Ruang.co.id – Naiknya tarif listrik khususnya yang dirasakan penuh oleh Masyarakat kelah bawah, membuat caleg DPR RI terpilih dari dapil 1 Surabaya-Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah mengaudit PLN yang membuat masyarakat terbebani dengan tarif listrik.

Permintaan BHS ini berdasarkan temuan ketika dirinya berkunjung ke rumah warga di kawasan Jalan Pacar Keling Surabaya, di sana warga yang mengunakan meteran listrik pasca bayar merasa terbebani dengan tagihan listrik sekitar Rp. 480 ribu perbulannya, padahal di rumahnya hanya ada kipas angin, lampu dan komputer, sedangkan mesin cuci dan AC pun tidak ada di dalam rumah tersebut.

“Saya ingin melihat yang dialami oleh masyarakat di wilayah Surabaya, yang di mana keluhan daripada masyarakat harga listrik sekarang sangat mahal. Jadi listrik tanpa AC bisa mencapai Rp. 480 ribu ini yang dialami sama ibu (sambil menunjuk salah seorang warga,” terangnya. Sabtu (15/6/2024).

Baca Juga https://ruang.co.id/ruang-co-id-seorang-penemu-dan-pengusaha-amerika-yang-meninggalkan-jejak-yang-mendalam-dalam-sejarah-teknologi-dan-penerapan-listrik/

“Ini tanpa AC, kulkas kecil, mesin cuci nggak ada, Rp 480 ribu ini ada sesuatu yang nggak wajar dan ini harus diproses. Proses berarti saya menginginkan apakah benar tarif listrik yang diberlakukan PLN 11 sen ini ke masyarakat itu diterima 11 sen,” sambungnya.

BHS pun memberikan perbandingan tarif listrik di Jepang dengan Indonesia, di mana di negeri matahari terbit tersebut tarif listriknya memang lebih mahal tetapi tagihannya perbulan lebih murah dengan pemakaian AC 24 jam, tetapi di Indonesia tarifnya lebih murah namun tagihan menjadi mahal.

“Listrik di Jepang dengan menggunakan satu AC itu dipakai 24 jam, Jepang padahal tarifnya adalah 24 sen hanya 267 ribu (perbulan) atau kalau yen nya 2126 yen, jadi ini berarti harga listrik di Indonesia yang diberlakukan kepada masyarakat jauh lebih tinggi daripada harga yang ada di Jepang,” tegas politisi dari partai Gerindra tersebut.

BHS juga berharap pemerintah mengajak lembaga masyarakat turut berpartisipasi mengaudit PLN, karena dari temuannya di lapangan ada warga yang ingin mengajukan peningkatan daya dari 900 watt ke 1300 watt tapi tidak bisa dengan alasan kehabisan kuota, sehingga diarahkan meningkatkan daya ke 2200 watt.

“Bukan malah mengajak masyarakat untuk hemat energi tapi malah mendorong masyarakat untuk pemborosan daripada energi, energi itu penting untuk kita hemat jadi bukan malah didorong untuk pemborosan. Jadi ini akan saya urus yang ada di ibu ini kenapa tidak bisa 1300 watt ! Saya minta PLN untuk mengembalikan kepada ibu yang sesuai dengan keinginan daripada ibu menjadi 1300 watt,” tuturnya.

Salah seorang warga Jalan Pacar Keling yakni Debby Nugroho yang rumahnya didatangi BHS menjelaskan bahwa kenaikan tarif listrik ini dialaminya sejak pandemi Covid-19 ketika diarahkan meningkatkan daya listrik ke 2200 watt. Padahal peralatan listrik di rumahnya hanya ada kipas angin, kulkas kecil, lampu, TV dan laptop sehingga menurutnya kebutuhan peningkatan daya listrik hanya sebesar 1300 watt.

“Dulu 900 watt tagihannya sekitar Rp 219 ribu, sekarang 400 an (ribu), penggunaan sama,” ucapnya ketika ditanya peralatan listrik yang digunakan di rumahnya.

Media ini menghubungi Humas PLN UID Jatim melalui whatsapp dan telepon beberapa kali untuk mengkonfirmasi berapa biaya tarif listrik bagi masyarakat, namun hingga berita diturunkan belum ada respon sama sekali. (R1)