ruang

3 Sektor Prioritas KPPU Tekan Anggaran Subsidi LPG 3 Kg

KPPU Dorong Optimalisasi Jaringan Gas Kota
KPPU Dorong Optimalisasi Jaringan Gas Kota untuk Menekan Anggaran Subsidi LPG 3 Kg
Ruang redaksi
Print PDF

Surabaya, Ruang.co.idKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada periode kelima menetapkan tiga sektor prioritas pengawasan, yaitu sektor energi (minyak dan gas), pasar digital, dan ketahanan pangan. Di sektor energi, KPPU merekomendasikan pemerintah untuk mengalihkan subsidi LPG 3 kg ke pembangunan jaringan gas (jargas) kota dan secara bertahap mengurangi subsidi di wilayah yang sudah memiliki jaringan gas.

Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno, menyatakan bahwa realisasi jargas hingga tahun 2024 hanya mencapai 20% dari target yang ditetapkan dalam APBN. “Oleh karena itu, penting untuk menata ulang solusi penggantian subsidi dan biaya distribusi gas LPG, yang diperkirakan mencapai Rp 830 triliun. Salah satu solusi yang efektif adalah mengoptimalkan jargas kota,” ujar Dendy.

Kondisi Jaringan Gas di Jawa Timur

Berikut adalah data dan informasi dari Kantor Wilayah IV KPPU terkait kondisi jaringan gas (jargas) di Jawa Timur:

1. Potensi Gas di Jawa Timur
Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, potensi gas di wilayah ini mencapai 2.983 billion cubic feet (cadangan terbukti). Produksi rata-rata gas bumi pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 733 MMSCFD, dengan prediksi surplus produksi sekitar 200 MMSCFD untuk tiga tahun ke depan.

2. Penetrasi Jargas untuk Rumah Tangga
Saat ini, penyediaan jaringan gas untuk rumah tangga di Jawa Timur masih jauh dari optimal.

Dari 38 kabupaten/kota, baru 12 daerah yang telah memiliki jaringan gas, yaitu:
Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo

3. Penyedia Jargas
Di 12 wilayah tersebut, jaringan gas disediakan oleh dua perusahaan, yaitu PT Pertamina Gas Negara (PGN) dan PT Pertagas Niaga. Data dari PGN menunjukkan bahwa terdapat sekitar 138.850 sambungan gas rumah tangga dengan tingkat utilisasi mencapai 99,91%. Namun, jumlah ini baru mencakup 2,9% dari total 4.795.963 Kepala Keluarga (KK) di 12 kabupaten/kota tersebut. Jika dibandingkan dengan total KK di Jawa Timur yang mencapai 13.721.605 KK, baru sekitar 1,01% yang memanfaatkan jaringan gas.

Baca Juga  KPPU Investigasi Dugaan Monopoli Avtur oleh Pertamina Patra Niaga di Bandara

PT Pertagas Niaga saat ini baru melayani jaringan gas di dua wilayah, yakni Sidoarjo dan Mojokerto, dengan jumlah sekitar 45.382 sambungan.

4. Konsumsi Gas LPG 3 Kg
Data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur menunjukkan konsumsi LPG 3 kg terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, konsumsi mencapai 1,2 juta metrik ton (MT), meningkat menjadi 1,36 juta MT pada 2022, dan 1,39 juta MT pada 2023. Hingga akhir triwulan II tahun 2024, konsumsi telah mencapai 685 ribu MT.

5. Pendanaan dan Penyediaan Jargas
Saat ini, penyediaan jaringan gas sebagian besar didanai oleh APBN dan PT Pertamina Gas Negara Tbk. Namun, keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta lainnya masih terbatas karena kendala regulasi alokasi gas, skala keekonomian, dan kepastian penggunaan gas.

Dendy menekankan pentingnya pemanfaatan surplus gas di Jawa Timur melalui optimalisasi jaringan gas untuk segmen rumah tangga serta segmen pelanggan kecil dan komersial industri. “Jawa Timur perlu segera membenahi pemanfaatan surplus gas untuk meningkatkan efisiensi dan menekan anggaran subsidi LPG,” tutup Dendy.