Bantuan Beras 80 Ton dari Presiden Prabowo, Bupati Subandi: “Tolong Jangan Dijual!”
- account_circle Ruang Nurudin
- calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
- print Cetak
Bupati Subandi pastikan bantuan beras 80 ton dari Presiden Prabowo tepat sasaran untuk kebutuhan konsumsi warga dan tak dijual. Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sidoarjo, Ruang.co.id – Ratusan warga Desa Tropodo dan Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo, tampak bersemangat berkumpul untuk mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Mereka lebih bersemangat lagi saat Bupati Subandi datang langsung memantau penyaluran bantuan pangan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Bantuan beras sebanyak 80 ton itu menyasar ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk alokasi Juni–Juli 2025.
“Saya ingin memastikan bantuan dari Bapak Presiden ini benar-benar tersalurkan kepada panjenengan semua, tanpa ada penurunan kualitas dan kendala apapun,” ucap Bupati Subandi, Kamis (31/7/2025), saat berdialog dengan warga di Kureksari.
Setiap keluarga mendapat 20 kilogram beras berkualitas premium. Suasana penuh kehangatan menyelimuti lokasi penyaluran saat Bupati menyapa langsung warga dan mendengarkan keluhan mereka.
“Saya tegaskan, tolong manfaatkan bantuan beras ini dengan sebaik mungkin untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai dijual!,” pintanya, dengan nada tulus yang menggugah simpati.
Subandi menekankan bahwa bantuan ini adalah bukti kepedulian negara terhadap rakyatnya.
Di tengah fluktuasi harga pangan dan tekanan ekonomi, 80 ton beras ini diharapkan mampu menstabilkan kebutuhan pokok warga.
“Semoga bantuan ini dapat meringankan perekonomian warga Sidoarjo dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada warga,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo juga memastikan, bahwa bantuan serupa akan terus berlanjut selama kebutuhan masyarakat masih tinggi.
Subandi berkomitmen menjaga agar tidak ada celah penyalahgunaan dalam distribusi bantuan sosial.
“Bantuan pangan bukan sekadar soal beras. Ini tentang keadilan, tentang hadirnya negara di tengah rakyat yang sedang berjuang,” pungkas Subandi.
Tentunya, Dinas Sosial Kab. Sidoarjo, menyebutkan bahwa proses penyaluran terus dikawal agar tepat sasaran. Pihaknya memastikan, data KPM sudah diverifikasi dan valid.
Penyaluran dilakukan transparan, tidak ada pungutan, dan secara ketat diawasi langsung oleh tim lapangan.
- Penulis: Ruang Nurudin
