Kab Mojokerto, Ruang.co.id – Ratusan perangkat desa di Kabupaten Mojokertotampak berada di beberapa titik alun-alun Kota Mojokerto Rabu, (24/12/2025). Mereka menggunakan seragam bewarna putih sudah di alun-alun sekitar pukul 08.00 WIB. Kedatangan mereka untuk melakukan aksi damai didepan kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Beberapa perangkat desa membawa banner bertuliskan, jangan jadikan perangkat desa tumbal kekuasaan.
Satu unit mobil komando warna putih dengan sound sistem juga ada dilokasi. Disamping kanan mobil komando dipasang banner bertuliskan, tolak..!!!penurunan ADD, save Mojokerto, perangkat Mojopahit. Keberadaan perangkat desa dari wilayah utara sungai Brantas, wilayah timur Ngoro, hingga wilayah pegunungan di Pacet dan Trawas mendapatkan pengawalan personel dari Polres Mojokerto Kota serta Polres Mojokerto. Sekitar pukul 09.19 WIB, massa aksi mulai bergerak jalan kaki melawan arah diJalan Ahmad Yani menuju kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Massa bergerak dengan membentangkan banner berwarna oranye bertuliskan, kembalikan besaran ADD seperti semula.
Pukul 09.35 WIB, massa aksi sudah berada didepan pagar kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang sudah tertutup dan dijaga petugas Satpol PP dan Kepolisian. Dalam orasi, disebutkan bahwa ingin mengetuk hati nurani Bupati Mojokerto yang telah durhaka dengan kebijakan kepada anak-anak perangkat desa. Sekitar pukul 10.00 WIB, pihak Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan waktu pertemuan dengan perwakilan perangkat desa dilantai 2 kantor Bupati Mojokerto.
Menunggu proses mediasi, massa aksi membentangkan banner di pagar bertuliskan, entah apa yang merasuki mu hingga engkau tega mengkhianatiku, jika tidak sejarah kita jadikan sejarah, kami butuh kepastian bukan janji kosong, jangan potong gaji kami, realisasikan ADD Rp 600 juta, dan mari memanusiakan manusia. Sekitar pukul 10.25 WIB, massa aksi diluar merasa proses mediasi terlalu lama sehingga ingin masuk kedalam kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Aksi saling buka tutup pagar pun terjadi antara personel kepolisian dengan perangkat desa. 20 menit kemudian, perwakilan massa aksi tampak keluar kantor Bupati Mojokerto dan langsung menemui peserta aksi.
Ternyata Bupati Albarraa tudak dapat menemui perwakilan massa aksi. Salah satu peserta massa aksi, Supoyo, mengatakan bahwa pada pertemuan hari ini kita walk out. “Semua tuntutan kita tidak dipenuhi. Bapak Bupati yang kita tunggu-tunggu tidak hadir ditengah-tengah kita, hanya diwakilkan kepada Bapak Sekda,” ungkap Supoyo. Sedangkan penanggung jawab aksi, Sunardi, Kepala Desa Temon Kecamatan Trowulan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak menganggap Pemerintah Desa se-Kabupaten Mojokerto. “Tuntutan kami kalau tidak dikabulkan, yang pasti PBB jangan ditarik. Biar ditarik Bapenda sendiri karena tidak menganggap Pemerintah Desa. Undangan Kabupaten, acara Kabupaten, tolak semua. Tidak usah hadir, Kecamatan tidak usah hadir. Kunjungan ke desa ditolak sekalian,” tegas suami Ade Ria Suryani anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Demokrat dan anak mantu dari (alm) Walikota Mojokerto Abdul Gani Soehartono ini.
Sedangkan Yoyok Hadi Wiranto dari wilayah Ngoro mengatakan, bahwa kami bisa tidak bertemu panjenengan tapi kami pastikan Bupati beserta OPD-nya ketika nanti ketika turun ke desa jangan anggap kami tian rumah. “Bukan inisiatif kami untuk seperti ini. Tapi panjenengan sendiri yang membuat langkah-langkah kami untuk tidak membuat orang yang baik. Sebagai pejabat, Bupati Kabupaten Mojokerto mendapatkan fasilitas. Jika hanya alasan ada kegiatan diluar, dimanakah panjenengan pak,” ungkap Yoyok. Ketika cuaca semakin panas. Sekitar pukul 11.00 WIB terjadi kericuhan di gapura sisi timur antar massa aksi dengan personel Kepolisian.
Pada pukul 13.00 WIB, beredar informasi bahwa Bupati M. Albarraa sudah berada didalam kantor Bupati Mojokerto. Perwakilan massa aksi dipersilahkan bertemu dengan Bupati Mojokerto. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam, Yotok menyampaikan, bahwa hasil pertemuan dengan Bupati dan tuntutan perangkat desa tidak dikabulkan. Kebijakan ini dinilai merugikan banyak pihak. Habis tahun baru, perangkat desa akan melakukan aksi dengan mengajak RT, RW, BPD, PKK, guru ngaji dan Linmas serta Karang Tarina yang terdampak potongan ADD. “Tidak ada alasan Bupati, yang jelas alot Bupati,” pungkas Sunardi. Massa aksi meninggal lokasi aksi sekitar pukul 15.00 WIB dan petugas Sapol PP tampak membersihkan banner-banner yang ditinggalkan oleh massa aksi. (Djayadi)
