Mayoritas Fraksi DPRD Sidoarjo Tolak LPJ APBD 2024, Subandi Terpojok dan Ditinggal Pendukungnya!

Sidoarjo, Ruang.co.id – Sorotan tajam terhadap kinerja keuangan daerah kembali menggema di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam Rapat Paripurna V dan VI yang digelar Rabu sore (16/7/2025), mayoritas fraksi menyatakan penolakan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Yang mengejutkan, sejumlah fraksi yang dulunya menjadi barisan pendukung Bupati Subandi, kini ikut menolak.

Dari tujuh fraksi, hanya dua yang tegas menyatakan menerima: Fraksi PKB dan Fraksi PDI Perjuangan. Sementara lima lainnya, termasuk Gerindra dan Golkar, partai yang sebelumnya mengusung pasangan Subandi-Mimik Idayana, kini memilih menolak.

Ketua Fraksi PKB, M. Dhamroni Chudlori, berdiri teguh mendukung. “PKB Sidoarjo sebagai satu-satunya partai pengusung pasangan Sidoarjo Emas, sudah seyogyanya menerima dan menyetujui Raperda LPJ APBD 2024 ini,” tegasnya saat membacakan Pendapat Akhir Fraksinya.

Fraksi PDI Perjuangan, lewat Tarkit Erdianto, juga menyetujui namun menyuarakan kritik keras. “Indeks kualitas hidup tidak tercapai, jalan rusak dan banjir tak tertangani, OTT masih terjadi. Ini bukti bahwa semangat membentuk pemerintahan yang bersih hanyalah isapan jempol,” ujarnya disambut sorakan hening dan wajah-wajah tegang di ruang sidang.

Selang hitungan detik kemudian, Tarkit mengaku mendapat sambungan telepon di ponselnya dari pimpinan partainya. Isinya, Tarkit bersama semua anggota fraksinya, diperintahkan berbalik arah jalan, untuk menolak LKPJ Bupati 2024.

“Yang namanya dinamika politik, bisa berubah dalam hitungan detik. Kami dapat telpon dari langit, untuk kompak fraksi kami berbalik arah resmi menolak LKPJ 2024,” ujar Tarkit.

Memang diketahui di periode saat itu alur kepemimpinan eksekutif, Ahmad Muhdlor sebagai bupatinya yang kini meringkuk dipenjara kesandung kasus korupsi, dan wakil bupati dijabat Subandi.

Berikut kronologi alur pejabat eksekutif Sidoarjo di tahun 2024: Awal 2024 – Mei 7, 2024, Ahmad Muhdlor Ali menjabat sebagai Bupati hingga ditahan KPK.

Pada 8 Mei 2024 – 24 September 2024, Subandi menjabat sebagai Plt Bupati secara otomatis karena status nonaktifnya Gus Muhdlor.

Pada 24 September – 23 November 2024, Muhammad Isa Anshori menjalankan peran sebagai Pjs Bupati selama Subandi cuti kampanye Pilkada 2024.

Mulai 24 November 2024, Subandi kembali aktif sebagai Plt Bupati Sidoarjo setelah masa tugas Isa Anshori berakhir.

Dengan demikian, selama sekitar 5 bulan di tahun 2024, Subandi menjabat Plt. Bupati Sidoarjo. Selama itu pula, kepemimpinannya disorot dan menuai kritik tajam dimata parlemen.

Yang paling mengejutkan datang dari Fraksi Gerindra, partai besar yang sempat berada di lingkaran terdekat kekuasaan.

Anang Siswandoko, jubir fraksi ini, menyatakan dengan lantang: “Fraksi kami menolak. Banyak target pendapatan dan belanja tidak relevan, piutang pajak meningkat, dan Silpa naik drastis tanpa transparansi.”

Penolakan juga disampaikan Fraksi Golkar. Jubirnya, Adil Muhammad Kananta, menyindir keras buruknya penanganan banjir yang hanya jadi wacana, bukan tindakan. “Minat daftar sekolah dasar menurun karena banjir. Tapi solusi pemerintah? Nyaris nihil,” katanya tajam.

Fraksi PAN, lewat jubir Roky Wardoyo, menyuarakan keprihatinan pada kondisi sekolah-sekolah yang rusak. “Banyak bangunan sekolah kita nyaris roboh. Ini bukan sekadar data Musrenbang, ini kenyataan di lapangan,” tegasnya sambil menunjukkan dokumen foto sekolah rusak.

Fraksi PKS-PPP juga menolak dengan 16 catatan korektif. Sementara Fraksi Gabungan Demokrat-NasDem pecah suara: Demokrat menerima, tapi NasDem, lewat Aditya Nindyawan, menolak keras.

“Tingginya SILPA—Rp642,78 miliar—menunjukkan perencanaan yang buruk. APBD 2024 tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, tetap melanjutkan sidang karena forum telah kuorum dengan kehadiran 47 anggota.

Namun, keputusan akhir menjadi simbol pahitnya dinamika politik saat mayoritas menyatakan tidak setuju.

“Ini tamparan keras bagi pemerintah daerah. Waktunya introspeksi dan koreksi besar-besaran,” ujar kebanyakan fraksi yang menolak.

Rapat paripurna ini tidak hanya mencerminkan dinamika anggaran, tapi juga memperlihatkan lompatan politik yang dramatis: ketika kekuasaan tak lagi dikelilingi dukungan penuh, dan harapan rakyat menuntut bukti, bukan lagi janji.

Ruang.co.id mencatat, bahwa suara-suara kritis dari parlemen lokal ini, merepresentasikan kegelisahan publik yang sudah lama terpendam.

Jalan rusak, banjir, parahnya pungli di lingkungan pendidikan, dan minimnya anggaran dana kesehatan yang tertinggal, semua itu kini kembali ditagih.

Ketika fraksi-fraksi mulai mengambil jarak dari kekuasaan yang dulu mereka dukung, publik hanya berharap satu hal, ada perubahan nyata, bukan lagi sekadar laporan yang menumpuk di atas meja tanpa arah penyelesaian.