Fraksi DPRD Sidoarjo Kritik Efisiensi Anggaran Jangan Terjebak Target WTP
- account_circle Ruang Nurudin
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak
Fraksi-Fraksi DPRD Sidoarjo kritik efisiensi APBD 2025, soroti SILPA, pengawasan proyek, dan tuntut perubahan nyata bagi kesejahteraan warga. (Din)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sidoarjo, Ruang.co.id – Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, 1 Juli 2026, menjadi panggung kritik tajam fraksi – fraksi, terhadap pertanggungjawaban APBD 2025.
Ketua DPRD Abdillah Nasih memimpin rapat paripurna tersebut. Anggota DPRD yang hadir tercatat sebanyak 25 orang. Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo , Mimik Idayana hadir di Paripurna tersebut, mewakili undangan Bupati Subandi.
Fraksi Gabungan Nasdem–Demokrat melalui M. Zakaria Dimas Pratama, mewakili seluruh pandangan fraksi – fraksi DPRD. Di podium paripurna, dengan lantang Dimas menyoroti realisasi pendapatan daerah Rp5,526 triliun atau 101,35% dari target.
Ia mengingatkan, “Opini WTP dari BPK bukan jaminan keberhasilan pembangunan, hanya menilai kewajaran laporan keuangan.”
Ironisnya, Ia menyampaikan pandangan mengenai SILPA 2025 tercatat Rp680,65 miliar, naik Rp37,88 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Zakaria menegaskan, “Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan berarti kebutuhan warga belum terjawab.”
Realisasi belanja hanya 90%, belanja modal 75,40%. Proyek senilai Rp4,124 miliar ditemukan tidak sesuai spesifikasi.
DPRD juga menyoroti denda keterlambatan Rp2,387 miliar belum ditarik, sementara KDP (Kontraktual dalam Proyek) tersisa Rp166,11 miliar. Zakaria menilai, “Ini bukti lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.”
Sorotan tajam dari DPRD, tentang piutang pajak daerah mencapai Rp548,44 miliar, retribusi Rp95,42 miliar.
Ia menekankan, “Optimalisasi PAD harus lewat digitalisasi dan aset, bukan menaikkan tarif yang memberatkan UMKM.”
Rasio ICOR Sidoarjo naik menjadi 5,9, jauh di atas angka ideal 3–4. Dimas menilai, “Investasi semakin tidak efisien, padahal banyak anggaran belum terserap.”
Ia menegaskan, “Rakyat tidak bisa hidup dari angka APBD, mereka butuh kebijakan nyata.”
Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan serapan anggaran, melainkan perubahan sosial yang dirasakan warga.
“Sejarah tidak mencatat berapa triliun dibelanjakan, tapi apakah APBD mengubah kehidupan warga,” ujarnya.
Dengan sikap kritis dalam pandangan fraksi – fraksi, rapat paripurna ini menegaskan bahwa DPRD Sidoarjo tidak serta merta mengejar angka, melainkan menuntut perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
- Penulis: Ruang Nurudin
