Sidoarjo, Ruang.co.id – Praktik pengabaian keselamatan kerja menghantui proyek renovasi Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Selasa pagi (23/12/2025).
Pekerja proyek renovasi PT Indokon Raya, nekat memanjat ketinggian tanpa Alat Pelindung Diri (APD), meski mengantongi anggaran fantastis Rp1,4 miliar.
Pemandangan memilukan terlihat di Jl. Sultan Agung No.39, Sidoarjo. Sejumlah pekerja proyek berpijak pada scaffolding (perancah besi), setinggi lebih dari tiga meter tanpa helm pelindung maupun tali pengaman.
Mereka bekerja layaknya “akrobat nyawa”, di tengah pusat kekuasaan legislatif yang seharusnya menjadi kiblat kepatuhan hukum.
Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek bertajuk Belanja Modal Bangunan Gedung ini menelan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp1.431.089.184,-.
Proyek di bawah bendera PT Indokon Raya tersebut tercatat dalam nomor kontrak 000.3/2252/438.3.1/SP/IX/2025 dengan durasi kerja 90 hari kalender.
Kelalaian ini memicu reaksi keras dari internal parlemen. Salah seorang anggota DPRD Sidoarjo yang meminta tak sebut nama, mengingatkan keras kontraktor yang abai terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“DPRD Sidoarjo ini lembaga fungsi pengawasan pemerintahan dan publik. Semestinya pihak kontraktor sangat memahami ketika membangun gedung tempat kami bekerja,” tegasnya, saat dimintai keterangan di ruang kerjanya.
Ia menambahkan bahwa K3 bukan hanya formalitas yang dijalani pekerja proyek, melainkan kewajiban mutlak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.
Dalam regulasi tersebut, perusahaan wajib menjamin perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi setiap personel di lapangan.
Sedangkan data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan tren kecelakaan kerja di sektor konstruksi terus meningkat, akibat rendahnya disiplin penggunaan APD.
Proyek ini menjadi ironi besar; uang rakyat digunakan untuk membangun gedung wakil rakyat, namun keselamatan rakyat, yang membangunnya justru dikorbankan demi efisiensi yang menyimpang.
“Kami tidak akan membiarkan ada nyawa melayang di rumah rakyat ini hanya karena kecerobohan kontraktor yang ingin meraup untung besar tanpa pedulikan nyawa manusia,” tambah pungkasnya, dengan nada bicara yang tegas dan penuh tekanan.
Fakta di lapangan membuktikan, bahwa pengawasan proyek ini masih lemah dan butuh kontrol serta evaluasi total dari parlemen Sidoarjo.
(bersambung)
