“Pedagang Kaki Lima (PKL) Sidoarjo, menangis bombay karena omzet anjlok drastis saat berjualan di halaman Mall Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur, Minggu, 22 Februari 2026, akibat kebijakan relokasi Pemerintah Kabupaten yang sangat tidak matang.”
Sidoarjo, Ruang.co.id – Nasib nahas menimpa Yuwono (58) tinggal di Perumtas IV, pedagang pakaian anak yang biasanya meraup untung di zona Car Free Day (CFD) Alun-Alun maupun zona CFD Ponti.
Kini, ia hanya mampu terduduk lesu menatap dagangannya yang tak tersentuh. “Minggu pertama di MPP ini, saya hanya menjual satu baju anak, padahal biasanya laku belasan potong di CFD tempat lain,” ujar Yuwono dengan menahan kecewa.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, segera mengembalikan mereka ke zona semula di CFD Ponti, agar dapur tetap mengepul selama Ramadan.
Kondisi memprihatinkan ini merata dialami ratusan pedagang, yang mencoba peruntungan di lokasi baru tersebut. Khusnul Khotimah (43), atau akrab disapa Mbak Minul, pedagang asal Desa Rangkah Kidul. Ia merasakan pahitnya kehilangan pendapatan hingga jutaan rupiah dalam sekejap.
“Omzet saya anjlok dari Rp1,5 juta menjadi hanya Rp150 ribu, ini sangat menyayat hati karena kami kehilangan pelanggan tetap,” keluh Minul, yang berjualan camilan atau Snack buka Puasa Ramadan dan Lebaran. Penurunan pendapatan sebesar 90 persen baginya ini, menjadi bukti nyata bahwa ekosistem ekonomi di MPP belum terbentuk sama sekali.
Analisis di lapangan menunjukkan kegagalan manajemen acara dari pihak pemerintah daerah. Gatot Sunyoto, Ketua DPD Pedalindo (Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia) Sidoarjo, membongkar fakta karut-marutnya persiapan di lokasi.
“Saat pedagang mulai buka lapak pukul 04.30 WIB, lampu jalan justru padam total, memaksa kami berjualan dalam kegelapan sebelum matahari terbit,” tegas Nyoto saat melakukan evaluasi langsung di lokasi kejadian.
Kapasitas lahan MPP yang terbatas, juga menjadi bara api bagi para pedagang yang tidak kebagian tempat. Dari total 1.200 PKL yang biasanya memadati CFD Alun-Alun, halaman MPP hanya sanggup menampung sekitar 400 pelapak.
Pedalindo Sidoarjo mengaku binaannya yang berjualan hanya 300-an orang, dan sekita 400 PKL binaannya kecewa tak bisa berjualan. Yanto, koordinator Paguyuban PKL Amingos, mengaku binaannya hanya 8 dari puluhan pelapak yang ikut di MPP. Sedangkan Imam Suwardi, Koordinator Paguyuban Forkom PKL mengaku hanya menerjunkan sekitar 70 PKL binaannya dari jumlah 300 PKL binaannya. PKL dari paguyuban lainnya, memilih tak jualan di MPP.
Akibatnya, banyak pedagang yang sudah datang sejak dini hari, terpaksa pulang dengan tangan hampa tanpa sempat menggelar dagangan mereka. Hal ini memicu kecemburuan sosial dan ketidakpastian nasib mereka, di tengah bulan suci yang seharusnya penuh berkah.
Ketua Umum Pedalindo, Junius Bram, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dianggap lepas tangan.
“Pemkab hanya memberi tempat, lalu membiarkan kami tanpa ada hiburan atau upaya menarik massa. Padahal saat rapat bersama OPD terkait, kami terpaksa berjualan di MPP dengan syarat Pemkab bantu menghidupkan suasana untuk menarik pembeli. Mereka seolah tidak punya visibility study (studi kelayakan) dalam memindahkan kami sebagai pedagang kecil, penopang ekonomi kerakyatan di Sidoarjo,” kecam Bram dengan tegas.
Ia menilai, Pemkab tidak serius menghidupkan ekonomi rakyat, karena tidak adanya manajemen acara yang serius dan terintegrasi, untuk menggaet pengunjung ke wilayah Lingkar Timur.
Secara regulasi, perlindungan terhadap PKL sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Aturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha pedagang.
Namun, bagi mereka realita di Sidoarjo menunjukkan adanya jurang pemisah antara regulasi dan implementasi, di mana relokasi ini justru mencekik nadi ekonomi warga kecil yang mereka rasakan secara langsung.
Yang diuntungkan dari aktivitas jual beli di MPP ini, hanyalah juru parkir (jukir) yang dikelola oleh kelompok warga sekitar MPP, yang tak jelas atributnya. Mereka memungut untuk kendaraan jenis Motor sebesar Rp3.000 dan untuk Mobil sebesar Rp5.000. Setidaknya, selama lebih kurang 4 jam PKL CFD jualan di MPP, para jukir meraup untung rata – rata ratusan ribu rupiah.
Sebagai langkah perlawanan terhadap ketidakadilan ini, Pedalindo beserta paguyuban PKL lainnya berencana mengadu ke DPRD Sidoarjo dalam waktu dekat. Mereka menuntut pengembalian zona jualan ke kawasan GOR Delta (Ponti), atau zona CFD Alun-Alun selama sisa bulan Ramadan hingga IdulFitri.
Jika aspirasi ini diabaikan oleh Pemkab, para pedagang mengancam akan mengambil langkah nekat buka lapak di Ponti, demi menyambung hidup keluarga mereka, yang kini berada di ujung tanduk akibat kebijakan yang dianggap tidak inklusif.
