Tom Lembong
Abolisi dan Amnesti: Sahlan Azwar Beberkan Hukum Indonesia Tumbang oleh Politik
- calendar_month Senin, 4 Agt 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto memberikan Amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan Abolisi untuk Tom Lembong mendapat kritikan dari praktisi hukum Surabaya, Sahlan Azwar. Hal tersebut menjadi bukti nyata bagaimana penegakan hukum di Indonesia secara sistematis dikalahkan oleh kepentingan politik praktis. Keputusan ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan pembunuhan karakter terhadap supremasi hukum yang selama […]
Kontroversi Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Pakar Hukum Soroti Akankah Keadilan Dipertaruhkan?
- calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
- 0Komentar
Ruang co.id – Pemberian abolisi terhadap bebasnya Thomas Lembong dari tuntutan pidana korupsi, dan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto mencuat ke ruang publik, memantik perdebatan etik, hukum, dan moral di tengah semangat pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi pasca rezim. Ahli hukum pidana magister lulusan Univ. Airlangga (Unair), Abd. Gofur, SH., MH., memberikan pandangan tajam yang menyentuh […]
Taufan Dzaky Athallah Bedah Strategi Abolisi Lembong dan Amnesti Hasto untuk Rekonsiliasi
- calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Praktisi hukum ternama Taufan Dzaky Athallah, S.H., memberikan pandangan mendalam tentang keputusan strategis pemerintah dalam memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut pakar hukum pidana ini, langkah tersebut bukan sekadar kebijakan hukum biasa, melainkan instrumen rekonsiliasi nasional yang tepat di tengah dinamika politik Indonesia. […]
Amnesti dan Abolisi untuk Kasus Korupsi: Preseden Baru atau Intervensi Politik? Ini Analisis Prof. Dr. Hufron
- calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong – dua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi – telah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan ahli hukum. Prof. Dr. Hufron, pakar hukum tata negara Universitas 17 Agustus Surabaya, menyatakan keprihatinan mendalam atas langkah ini. “Ini adalah preseden berbahaya […]
