Sidoarjo, Ruang.co.id – Rapat paripurna DPRD Sidoarjo yang digelar Selasa kemarin (10/6/2025), masih menyimpan fenomena kontroversial. Di ruang sidang yang penuh ketegangan, fraksi-fraksi legislatif menyampaikan pandangan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024.
Meski angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,54 persen, Fraksi Gerindra menilai penurunan dari tahun sebelumnya mengindikasikan
struktural yang belum tuntas. “Memang tumbuh, tapi turun dibandingkan 7,63 persen dan 6,16 persen sebelumnya,” ujar Pratama Yudhiarto, dari Fraksi Gerindra.
Sorotan juga jatuh pada dua BUMD, yakni terhadap PD Aneka Usaha yang belum menyetor laba sesuai target, dan Perumda Delta Tirta yang dinilainya manipulatif dalam memasukkan penghapusan hutang sebagai keuntungan.
Tak hanya sektor ekonomi, ranah sosial dan integritas pemerintahan pun tak luput. Fraksi PKB, melalui Muhammad Rojik, menyoroti maraknya kepala desa yang terjerat OTT dan dugaan korupsi program PTSL. “Kita perlu pembinaan serius, bukan hanya seremonial. Integritas dimulai dari bawah,” tegas Rojik.
Aset pemerintah yang tidak dimanfaatkan maksimal, serta urgensi pembangunan depo arsip, juga masuk dalam daftar kritik PKB.
Di sisi lain, PDIP mengkritik Silpa yang menyentuh angka Rp 642 miliar. “Itu bukti lemahnya perencanaan eksekutif,” ujar Kusumo Adi Nugroho.
Fraksi Golkar menyoroti infrastruktur dasar seperti jalan dan banjir. Sedangkan Fraksi PAN mengangkat isu klasik: pajak menguap, pungli masih terjadi, dan tunggakan PBB.
Mendengar semua pandangan itu, Wakil Bupati Mimik Idayana angkat bicara. Dalam nada tenang namun tegas, ia menyambut kritik sebagai vitamin pembangunan.
“Pandangan fraksi-fraksi luar biasa. Kritik adalah kompas kami agar tak tersesat dalam euforia capaian,” ujar Mimik.
Meski di tengah kritik, diketahui dalam 100 hari kinerja Pemkab Sidoarjo dibawah kepemimpinan Subandi – Mimik telah mencapai sejumlah prestasi.
Terdapat 53 km saluran air dinormalisasi lewat program Jihad Rawat Kali, bantuan permakanan bagi lansia dan yatim piatu tersalurkan, dan 24 pelatihan kerja untuk 1.901 warga sukses digelar.
Namun euforia ini diimbangi oleh kasus OTT beberapa kades di Tulangan, yang mencoreng wajah integritas lokal.
Kini, perjalanan baru Sidoarjo masih cukup panjang untuk meraih mimpi capaian keberhasilan pembangunan sesuai dengan visi misi dan 14 programnya. Meski realita birokrasi yang menjadi catatan penting atas responsif terhadap kepentingan publik, dan tuntutan rakyat akan perubahan yang jujur, tangguh, dan solutif.
Apakah duet Subandi-Mimik mampu menjaga konsistensi impiannya? Ataukah sekadar menjadi kembang api yang sebentar menyala, lalu padam atas hingar bingar suara kritik dalam tembok parlemen?.
Satu hal pasti, diharapkan oleh Pemkab, masyarakat Sidoarjo tak hanya menonton, namun turut serta aktif menjadi pelaku dan mengawasi pembangunan.
