Ujung Drama Politik Sidoarjo: Paripurna DPRD Penuhi Kuorum Serius Bahas RPJMD, Singkirkan Ego Sentris Harus Sejalan

Sidoarjo, Ruang.co.id – Setelah dihantui ketegangan politik dan tarik-ulur yang dramatis, Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo akhirnya berjalan penuh harap dan empati. Selasa (1/7/2025), momentum itu mendadak menjadi panggung serius, parlemen dan eksekutif duduk bersama, membahas masa depan Sidoarjo lewat Rancangan RPJMD 2025–2029. Kuorum terpenuhi, 38 anggota dewan hadir, Bupati Subandi pun turut menyimak langsung aspirasi fraksi.

Momen ini tidak hanya menjadi catatan politik, tetapi simbol rekonsiliasi, bukan sekadar birokratis, melainkan emosional dan menyentuh harapan masyarakat. Semua fraksi, meski berbeda warna dan suara, tampak satu nafas, yakni pembangunan Sidoarjo tak boleh tersandera ego sektoral, dan harus lebih diutamakan.

“Perkoro jalannya beda-beda, tapi tujuannya sama,” ungkap Abdillah Nasih, Ketua DPRD Sidoarjo, dengan suara yang terdengar mantap namun penuh harap. “Alhamdulillaah, sudah ada kesepahaman. Legislatif dan eksekutif harus saling menyatu, karena tak bisa berjalan sendiri-sendiri”.

Nasih mengakui, penundaan paripurna sebelumnya bukan sabotase politik, tetapi karena RPJMD yang diajukan eksekutif masih perlu penguatan. “Masih ada banyak temuan dari fraksi-fraksi yang tidak akomodatif. Misalnya, target-target OPD masih berbasis teori, bukan potensi lapangan,” jelasnya.

Ia menyampaikan keinginan besar, agar RPJMD ini menjadi dokumen yang benar-benar hidup, menyatu dengan denyut masyarakat. “Kerja birokrasi pasti dinamis. Tapi dinamika itu bagian dari ikhtiar bersama menuju kebaikan,” ucapnya tulus.

Publik Harus Dilibatkan, Ini Bukan Urusan Elit Semata

Dalam nuansa sejuk yang jarang terlihat sebelumnya, DPRD kini juga membuka pintu bagi masyarakat. “Kami akan dorong Pansus RPJMD menggelar audiensi terbuka. Forum publik akan dibuat. Tak adil bila rencana 5 tahun ini dimonopoli elit,” tegas Nasih.

Suaranya disambut positif. Salah satu aktivis masyarakat, Kasmuin, Direktur Center for Participatory Development (CePAD) mengapresiasi keterbukaan tersebut. “RPJMD ini milik rakyat. Jangan jadi alat kepentingan politik elit. Kalau gagal disusun maksimal, risikonya besar,” ujarnya tajam.

Ia menambahkan, masa 6 bulan sejak pelantikan kepala daerah adalah waktu krusial. “Kalau sampai gagal, Kemendagri yang ambil alih. Tapi kita yakin, Sidoarjo bisa menyelesaikan dengan baik jika publik dilibatkan,” imbuhnya tegas.

Fraksi Kompak: Banjir dan Dana Desa Jadi Sorotan Tajam

Kehangatan paripurna tidak menutupi kritik tajam dari fraksi-fraksi. Isu banjir dan distribusi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp500 juta per desa menjadi dua sorotan utama. Fraksi PDIP lewat juru bicara Kusumo Adi Nugroho, SE, bertanya lugas demikian:

“Restra banjir lima tahun ke depan belum jelas. Ini harus dijelaskan. Begitu juga BKK Rp500 juta per desa, apa pertimbangannya dibagi rata?”

Fraksi PKB menyoroti absennya konsep konkret penanganan banjir. “Harus segera dibuat master plan penanggulangan banjir yang terukur dan dapat diterapkan,” tegas Rojik.

Sementara Fraksi Golkar mewanti-wanti potensi pemotongan dana BKK untuk belanja rutin. “Seharusnya BKK diberikan utuh. Jangan sampai malah dipakai untuk insentif RT/RW, BPD dan LPMK,” tulis pandangan umum Fraksi Golkar.

Bupati Subandi: RPJMD Disusun dengan Indikator Kinerja Jelas

Menanggapi masukan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa proses penyusunan RPJMD telah melalui tahapan matang. “Kami menyusun sejak pertengahan 2024, dari teknokratik hingga Musrenbang RPJMD April lalu,” kata Bupati Subandi.

Ia memaparkan 8 indikator utama yang jadi tolok ukur RPJMD, diantaranya:

1. Ekonomi ditarget naik hingga 6,22% pada 2029.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 82,68 menjadi 83,8 poin.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka diturunkan menjadi 5,64%.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 6,08 ke 6,48 poin.

5. Indeks Kesalehan Sosial, indikator khas Sidoarjo, juga akan ditingkatkan.

Momentum Baru, Wajah Baru Sidoarjo

Rapat paripurna ini memberi harapan: bahwa konflik bisa berubah jadi kolaborasi, jika ada kemauan. Atmosfernya sejuk, substansinya padat, dan respon publik hangat. Semua tanda ini, bisa menjadi titik balik.

“Saya ingin melihat RPJMD ini tidak hanya jadi dokumen perencanaan, tapi juga janji moral kepada rakyat,” pungkas Kasmuin.

Kini, semuanya tergantung pada langkah berikutnya. Mampukah para pemimpin di Sidoarjo mewujudkan RPJMD bukan hanya sebagai rancangan pembangunan, tetapi juga cermin empati, harapan, dan masa depan bersama.