Meski belum, PBB Sidoarjo Rencananya Naik, DPRD Ingatkan Jangan Bebani Warga

Sidoarjo, Ruang.co.id – Suasana khidmat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di lapangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo, Minggu pagi (17/8/2025).

Ini menjadi panggung penting bagi Bupati Subandi, untuk menyampaikan arah kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Soal rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepada awak media pers, Bupati Subandi menegaskan bahwa, keputusan saat ini masih menahan kenaikan. Namun rencana kenaikan PBB, tetap mengemuka demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Untuk sementara PBB tidak ada kenaikan. Cuma rencana kenaikan itu ada, karena Sidoarjo itu kota industri dan kota pemukiman. Tentunya yang akan kita naikkan yang industri dan pemukiman. Naiknya berapa? Kita belum tahu karena kita butuh PAD,” ungkapnya dengan lugas, didampingi Wakil Bupati Mimik Idayana.

Bupati juga menyampaikan kabar gembira bagi masyarakat kecil. “Untuk pemukiman masyarakat sesuai agenda bupati dan wakil bupati, yang memiliki luasan 60 meter persegi akan kita bebaskan,” tambahnya.

Pesan itu seketika mengundang harapan, sekaligus tanda tanya. Masyarakat tentu membutuhkan kepastian, bahwa kebijakan itu tidak berujung sebagai beban baru.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan sikap legislatif. “Prinsipnya, pajak atau PBB nanti kita akan sesuaikan jangan sampai membebani masyarakat. Untuk peningkatan PAD boleh tapi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang akan menekan dan membebani masyarakat,” tegas cak Nasik, sapaan akrabnya usai upacara.

Nasih memastikan, DPRD tidak tinggal diam. “Akan kita lihat nanti bagaimana penerapan PBB, kalau kenaikan itu memang diterapkan pada sektor industri, itu bisa kita maksimalkan. Nantinya kita akan pelajari, kita bisa panggil dan diskusikan dengan OPD terkait, dan tentu saja dibahas dengan anggaran dan teman-teman di komisi yang terkait,” tandasnya, didampingi Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, M. Nizar.

Selain isu pajak, momentum kemerdekaan ini juga diwarnai sentuhan kemanusiaan. Pemkab memberikan remisi kepada tiga narapidana di Lapas Kelas II Sidoarjo, sekaligus menyerahkan bantuan dari Baznas bagi 18 mantan narapidana teroris. Langkah itu mencerminkan wajah Sidoarjo yang inklusif, memberi ruang bagi warganya untuk bangkit.

Bupati Subandi selaku Inspektur Upacara, dan Ketua DPRD Abdillah Nasih yang membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan RI. Tidak ada pidato penyampaian pesan resmi Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara Kesatuan RI.

Namun dalam momentum HUT Kemerdekaan ini, baik dalam upacara pengibaran Bendera Merah Putih maupun di acara sore harinya penurunan bendera, Bupati Subandi mengingatkan makna kemerdekaan sesungguhnya.

“Arti merdeka adalah berkedaulatan masyarakat, kita harus berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan masyarakat untuk merasakan suatu kemerdekaan yang sesungguhnya tanpa ada rasa dibeda-bedakan,” katanya penuh semangat.

Di tengah perubahan kebijakan fiskal dan tantangan pembangunan, suara masyarakat Sidoarjo kini menjadi roh utama.

Harapan DPRD akan pemerintahan yang adil dan berpihak terasa nyata di udara kemerdekaan itu, pajak harus mendukung kemajuan, bukan menambah beban.