JAKARTA, Ruang.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik Lebaran, sekaligus mengaktifkan layanan darurat 110 sebagai garda terdepan respons cepat bagi masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan perjalanan mudik 1447 Hijriah berlangsung aman, lancar, dan bebas dari gangguan keamanan.
Pengerahan ribuan personel tersebut akan difokuskan pada titik-titik rawan kemacetan, kecelakaan, serta gangguan kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas, tetapi juga mengedepankan digitalisasi layanan publik.
“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan Pengamanan Nasional di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan dan mempercepat respons petugas di lapangan. Dalam situasi darurat seperti kecelakaan, gangguan keamanan, atau kendala teknis kendaraan, masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda atau Polres terdekat.
“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.
Untuk mendukung operasi ini, Polri telah menyiapkan 2.746 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah. Pos-pos tersebut terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang turut hadir dalam konferensi pers menambahkan bahwa pemerintah juga menyiagakan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan. Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan mudik.
“Keberhasilan pengelolaan mudik nasional sangat bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga,” tegas Pratikno.
Melalui pendekatan terintegrasi ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang. Sistem respons cepat yang memadukan kekuatan personel, digitalisasi layanan darurat, serta sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendeteksi setiap kendala pemudik lebih awal, memprosesnya secara real-time, dan menindaklanjutinya secara efektif.
“Masyarakat diimbau untuk tidak ragu menghubungi 110 jika membutuhkan bantuan darurat selama perjalanan mudik. Kami siap hadir melindungi dan melayani,” tutup Wakapolri. (Wis)
