Ruang.co.id – Mendekati target evaluasi kinerja Pemprov Jatim 2025. Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur 2025 terus melakukan rapat dengan memanggil OPD secara maraton.
Menurut Ketua Pansus LKPJ, Khusnul Arif, tugas Pansus untuk menyelesaikan tugas tinggal beberapa hari saja. Sehingga saat ini pihaknya ngebut hingga tahap finalilasi. Sebab hasil catatan dan rekomendasi harus seger selesai 11 Mei 2026.
“Menurut target, kerja Pansus adalah 30 hari kerja atau 45 hari kalender. Dapan kurun waktu itu, banyak temuan yang kami dapatkan dari hasil pertemuan dengan OPD, ” ujar Arif.
Legislator asal Dapil Kediri ini mengatakan, dari temuan-temuan yang akan dijadikan bahan untuk membuat catatan kinerja maupun rekomendasi yang akan dilaporkan dalam rapat paripuna tanggal 11 mei 2026.
Saat ini timnya tengah memfinalisasi sejumlah rekomendasi penting. Namun, Arif tidak membeberkan secara rinci sebelum laporan resmi disampaikan.
“Kami masih maraton rapat kerja dengan sejumlah OPD dalam beberapa hari terakhir sebelum penyampaian laporan,” tukasnya (7/5).
Dalam pembahasannya, Pansus menyoroti capaian kinerja sejumlah sektor, termasuk layanan kesehatan di RSUD dr. Soetomo. Pria yang akrab dipanggil mas Pipin ini menambahkan, evaluasi Pansus difokuskan pada kinerja tahun 2025, bukan laporan yang muncul pada periode sebelumnya.
“Yang kami bahas adalah capaian kinerja Pemprov tahun 2025,” tegasnya.
Meski demikian, Pansus memberi sinyal akan adanya “alarm” bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemprov Jatim, khususnya dalam memastikan keselarasan program dengan visi-misi gubernur melalui Nawa Bhakti Satya. Evaluasi tidak hanya menyasar serapan anggaran, tetapi juga efektivitas program di lapangan.
“Kalau ada tata kelola yang belum optimal, kami akan lihat dampaknya. Misalnya belanja pegawai, program Jatim Sehat, hingga kontribusi layanan RSUD dr. Soetomo semuanya harus jelas capaiannya,” kata politikus partai NasDem ini menjelaskan.
Ia menambahkan, Pansus tidak sekadar mengukur output program, melainkan juga outcome atau manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi kali ini.
“Yang kami dorong adalah perbaikan kinerja secara menyeluruh, baik program, kegiatan, maupun penggunaan anggaran. Bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat Jawa Timur,” tuturnya.
