Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Gelar Operasi Gabungan Pajak Kendaraan
- account_circle Ruang Nurudin
- calendar_month Senin, 8 Jun 2026
- print Cetak
Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim gencarkan operasi pajak kendaraan untuk menekan tunggakan dan meningkatkan kepatuhan warga. (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ruang.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, memperkuat pengawasan kepatuhan pajak kendaraan, melalui Operasi Gabungan Sinergitas Pendanaan Pemungutan Opsen Pajak Daerah, yang berlangsung bertahap hingga akhir 2026.
Tim gabungan dari Bapenda Surabaya, Bapenda Jatim, Kepolisian, dan Jasa Raharja, memulai kegiatan tersebut di kawasan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (MERR), Senin (8/6/2026).
Kepala Bapenda Surabaya, Rachmad Basari, menegaskan, operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus menekan angka tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
“Filosofi operasi gabungan ini adalah meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga tunggakan pajak dapat ditekan,” kata Rachmad Basari.
Petugas memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, mulai STNK, masa berlaku pajak, hingga Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Tim juga memberikan edukasi, mengenai pentingnya tertib administrasi dan keselamatan berlalu lintas.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung di lokasi. Wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cepat, melalui berbagai metode pembayaran, termasuk sistem digital QRIS.
Kemudahan layanan itu, diharapkan mampu mengurangi hambatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kehadiran Bank Jatim mendukung percepatan transaksi selama operasi berlangsung.
Rachmad menjelaskan, masyarakat kini dapat mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan secara lebih mudah, dengan memasukkan data kendaraan melalui sistem yang telah tersedia.
Operasi gabungan akan berlangsung bergiliran di wilayah Surabaya Selatan, Pusat, Barat, Timur, dan Utara. Pemerintah menargetkan peningkatan kepatuhan pajak, hingga penghujung tahun.
“Dengan membayar pajak kendaraan bermotor, masyarakat berkontribusi langsung terhadap pembangunan Surabaya, termasuk perbaikan jalan dan penerangan jalan umum,” tegasnya.
Pemerintah berharap, warga memanfaatkan momentum tersebut untuk memenuhi kewajiban administrasi tepat waktu.
Pendapatan pajak yang meningkat, ujarnya, diyakini akan memperkuat kapasitas daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
- Penulis: Ruang Nurudin
