Wabup Mimik Mendadak Sidak 5 OPD, Temukan Keluhan Pelayanan Publik dan Perlindungan Pekerja Lokal
- account_circle Ruang Nurudin
- calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
- print Cetak
Wabup Mimik sidak lini OPD Sidoarjo, tekankan perlindungan pekerja lokal, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan publik. (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sidoarjo, Ruang.co.id – Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, sengaja melakukan sidak di lima kantor dinas atau OPD, pada Senin (27/7/2026).
Sidak Wabup antara lain, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Perizinan atau DPMPTSP, dan Disnaker.
Di Disnaker, fokus utama sidak adalah evaluasi program ketenagakerjaan, penurunan pengangguran, serta perlindungan pekerja rentan.
Didampingi Kepala Disnaker Dwi Eko Saptono, Mimik menegaskan pentingnya pelayanan mediasi perselisihan hubungan industrial. “Jangan sampai masalah berujung PHK. Mediasi harus jadi solusi,” ujarnya.
Ia menyoroti tingginya angka pengangguran di Sidoarjo. “Banyak warga kesulitan mendapat pekerjaan di daerahnya sendiri. Perusahaan harus prioritaskan tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Mimik juga menekankan pelatihan kerja harus sesuai kebutuhan industri. “Jangan hanya seremonial. Kompetensi harus relevan agar lulusan siap diserap dunia usaha,” katanya.
Dwi Eko menjelaskan target pelatihan tahun 2026 mencapai 480 peserta. “Kami optimalkan Tim Deteksi Dini Hubungan Industrial untuk mencegah PHK,” jelasnya.
Selain itu, Mimik mengevaluasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. “Sosialisasi harus diperkuat. Banyak penerima belum tahu iuran ditanggung pemerintah,” ungkapnya.
Data Disnaker mencatat 42 ribu pekerja rentan, termasuk ojek daring, petani, pedagang, hingga pekerja informal, telah mendapat perlindungan BPJS melalui anggaran Pemkab.
Di akhir sidak, Wabup Mimik menegaskan komitmen pelayanan publik. Ia mengatakan, “Program harus tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat nyata. Tujuannya menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
Rangkaian sidak Wabup Mimik Idayana tersebut bukan hanya kunjungan formalitas rutin. Konon, sidak ini dipicu oleh temuan audit internal, aduan masyarakat, serta indikasi mal-administrasi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di Dinas Pendidikan, ditemukan proyek rehabilitasi ruang kelas yang terlambat dan tidak sesuai spesifikasi. Pengelolaan dana BOS juga menjadi sorotan karena kurang transparan.
Pada Dinas Pangan dan Pertanian, fasilitas pangan belum memiliki IPAL sesuai standar. Keluhan lain terkait distribusi pupuk bersubsidi dan bantuan bibit yang sering tidak tepat sasaran.
Sementara di Dinas Sosial, data DTKS tidak akurat sehingga bansos salah sasaran. Penanganan anak jalanan dan kemiskinan ekstrem juga dinilai lambat akibat birokrasi berbelit.
Di Dinas Perizinan, indikasi pungli dan calo perizinan mencuat. Investor dan UMKM mengeluhkan keterlambatan penerbitan izin usaha yang melampaui SOP.
Sedangkan Disnaker masih menyisakan tunggakan pengaduan hubungan industrial. Program pelatihan kerja dinilai belum efektif menyerap tenaga kerja lokal.
Sidak ini merupakan bentuk intervensi langsung untuk merespons temuan pengawasan, memperbaiki pelayanan publik, serta memastikan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Sidoarjo.
Secara garis besar, rangkaian sidak tersebut, karena OPD-OPD ini merupakan pelayanan publik mendasar yang menyasar tiga isu kunci, efektivitas pelayanan masyarakat, transparansi proyek belanja daerah/infrastruktur, dan kesiapan program prioritas.
Sidak Wabup Mimik ke lini OPD ini, juga merupakan pola pengawasan fungsi pelayanan dasar dan realisasi anggaran. Kehadiran fisik pimpinan daerah difokuskan untuk mengikis hambatan birokrasi (bottleneck), memastikan proyek fisik berjalan sesuai spesifikasi teknis, serta memastikan penyerapan anggaran berorientasi langsung pada kepuasan masyarakat.
- Penulis: Ruang Nurudin
