Dorong UMKM Naik Kelas, Lilik Hendarwati Fokus pada Pendampingan Legalitas dan Tata Kelola

Ruang.co.id – Pendampingan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) harus terus dilakukan hingga pelaku UMKM bisa maju dan sejahtera. Hal ini dikatakan anggota komisi C DPRD Jatim, Hj Lilik Hendrawati, usai menggelar reses masa persidangan III tahun 2025-2026 di balai RW 3 Kelurahan Bulak Surabaya, selasa (28/7).

Legislator Asal PKS tersebut menyebutkan, untuk membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, tidak hanya permodalan saja. Namun lebih itu yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu pendampingan untuk membantu pengurusan lehalitasnya, memberikan pelatihan dam sebagainya.

“Legalitas UMKM itu penting, karena dengan legalitas ini pelsku UMKM bisa mendapatkam bantuan daro program-program pemerintah. Paling tidak pelaku UMKM tersebut sudah mengantongi NIB. Sehingga usahanya dapat dikembangkan melalui berbagai bantuan,” ujar politikus yang juga menhabat ketua Fraksi PKS ini.

Selain itu, lanjut Lilik, pendampingan yang bisa dilakuksn yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produksi usahanya, kemudian melatih pembukuannya dan pola penjualannya. Karena masih banyak UMKM yang mencampur adukan masalah pembukuannya yang dicampir dengan keuangan rumah tangganya.

“Selama saya melakukan reses dan dialog dengan pelaku UMKM banyak problema UMKM yang mengalami kendala pada masalah legalisasi dan pembukuan ini. Sehingga usahanya tidak sampai mencapai target maksimal,” tandas Legislator alumni ITS ini.

Menurut Lilik, biasanya UMKM yang menghadapi problema semacam itu adalah merek yang melakukan usaha sendiri dan enggsn berkelompok. Biasanya yang berkelompok alan lebih mudah untuk mengatasi problematikanya.

“Di kecamatan Bulak ini, saya ada perkumpulan UMKM yang kami bina langsung. Dan mereka kerap berkomunikasi dengan saya sehingga dengan mudah bisa mengakses informasi tentang program-program pemerintah yang berkaitan dengan bantuan pada UMKM,” tutur Lilik.

Selain bantak membahas tentang UMKM, dalam reses ini Lilik juga mengaku kerap mendapat keluhan tentang pendidikan. Khususnya karena kurabgnya sekolsh SMA/SMK negeri yang secara zonasi jauh dari jangkauan lingkungan warga. Sehingga banyak yang minta pemerintah mendirikan sekolah di wilayah sekitarnya.

Namun permintaan tersebut sulit dilakukan karena banyak faktor. Misalkan tidak adanya lahan karena keterbatasan lahan luas di kota Surabaya. Kalaupun ada tanah namun untul operasionalnya juga berat. Karena harus menyispkan tenaga guru yang terverifikasi dan statusnya PPPK (Pegawai Pemetintah dengan Perjanjian Kontrak). Padahal saat ini jumlah guru berstatus PPPK madih terbatas dan penambahannya lambat karena ada efisiensi anggaran. Disamping itu masih banyak lagi pengeluaran untuk operasional sekolah lainnya.

“Karena sulitnya mendirikan srkolah negeri baru tersebut, saya menyarankan agar memaksimalkan sekolah-sekolah swasta yang dekat dengan wilayah warga. Diantaranya dengan memaksimalkan program pemerintah tentang bantuan pendidikan. Seperti bea siswa atau BOS. Sehingga meskipun biaya sekolah swasta mahsl namun bisa terbantu melalui program-program itu,” kata Lilik.

Sesuai dengan Dapilnya, Lilik menjelaskan tentang program pemerintah provinsi maupun kota yang memberikan bantuan langsung kepada siswa. Misalnnya Pemprov memberikan bantuan langsung pada siswa. Kemudiam di Surabaya juga ada program pemuda tangguh yang membiayai siswa dari SLTA hingga sarjana.

“Ada banyak program pemerintah provinsi dan kota tentang bantuan pendidikan terhadap warga yang mudah untuk mengaksesnya. Program-program inilah yang harus dimanfaatkan masyarakat sehingga meski putra-putrinya sekolah di SMA swasta, namun pembiayaannya tidak terlalu besar dan terlalu membebani orangtua. Namun belum banyak nssyarakat yang memanfastkan program ini,” pungkasnya.