Bandara Dhoho Terancam Jadi Mangkrak Tanpa Dukungan Pemerintah

Ruang.co.id – Setelah satu- satunya maskapai penerbangan menyatakan berhenti beroperasi di Bandara Dhoho Kediri mulai 31 Juli nanti. Memungkinjan bandara berkelas internasional dan dibangun oleh pihak swasta ini hanya akan menjadi monumen bangunan megah yang tidak ada fungsinya.

Kenyataan ini yang sangat disayangkan oleh berbagai kalangan. Salah satunya anggota komisi D DPRD Jatim Khusnul Arif.

Politikus partai Nasdem itu sangat menyayangkan mandeknya layanan penerbangan di Bandara Dhoho Kediri, yang notabene hasil Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.

Menurutnya, mandeknya pelayanan bandara tersebut terjadi karena tidak segera tangapnya pemerintah provinsi maupun pusat dalam menyokong keberlangsungan bandara tersebut.

Oleh karenanya, Arif mendesak adanya intervensi serius dari pemerintah. Arif memperingatkan jika PSN ini gagal, maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia.

Lebih lanjut, Khusnul Arif menekankan perlunya kajian ulang. Sebab, ia menduga kajian awal Bandara Dhoho tidak matang, yang berujung pada penghentian layanan penerbangan untuk sementara.

“Mandeknya pelayanan ini, saya rasa berawal dari kajiannya saat itu yang belum matang, sehingga pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang dengan melibatkan banyak pihak baik para praktisi, akademisi, serta stakeholder termasuk dengan 13 daerah penyangga agar ini segera teratasi,” ujarnya.

Arif juga menduga bahwa alasan yang disampaikan oleh pihak pengelola bandara Angkasa Pura II, terkait penutupan layanan penerbangan untuk sementara adalah yang katanya karena kurang maintenance dan keterbatasan lainnya adalah alasan “klise”.

“Saya menduga statemen dari Angkasa Pura II perihal pengehentian sementara penerbangan Bandara Dhoho karena keterbatasan armada itu hanyalah alasan klasik. Saya duga bukan karena itu, tetapi karena okupansi penumpang yang memang masih rendah,” tandas Arif.

Ada beberapa faktor yang menurutnya menjadi penyebab sepinya penumpang. Diantaranya meliputi jadwal penerbangan dan maskapai yang terbatas, serta harga tiket yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Bandara Juanda.

Hal itu yang membuat calon penumpang lebih memilih alternatif lain yang lebih fleksibel dan ekonomis, meski harus menempuh jarak lebih jauh.

Arif juga khawatir, jika Bandara Dhoho tidak segera ditangani dan Tol Kertosono-Tulungagung sudah rampung, maka akan semakin sulit untuk menghidupkan bandara.

“Jika tol jadi, saya meyakini bandara juga akan semakin berat berjalan,” jelasnya.

Selanjutnya, Arif juga mengkritik terkait minimnya kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah penyangga.

Kondisi ini, disebutnya karena dilatarbelakangi oleh kurangnya campur tangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sebagai jembatan penghubung antara Kabupaten Kediri dengan 13 daerah penyangga bandara.

“Pemerintah daerah tak hanya Kabupaten Kediri saja, namun seperti dalam kajian awal ada 13 daerah penyangga di sekitar Kediri juga harus ikut serta mengupayakannya dengan membuat destinasi yang memancing kedatangan wisatawan. Tak kalah penting industri juga harus dipikirkan,” sebutnya.

Ia menekankan bahwa efek ganda atau multiplier effect dari Bandara Dhoho akan dirasakan oleh seluruh daerah penyangga.

Oleh karena itu, sudah semestinya semua pihak proaktif menciptakan ekosistem pariwisata dan industri, yang dapat menarik arus kedatangan orang dan barang melalui Bandara Dhoho.

“Sekali lagi saya tegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera cepat tanggap atau cawe-cawe dalam upaya menghidupkan bandara Dhoho Kediri ini,” tuturnya.

Mas Pipin juga menyoroti nasib bandara ini dengan harga diri pemerintah di mata publik.

“Karena PSN ini merupakan imarwah pemerintah pusat. Sehungga Jika sampai gagal, bagaimana nanti dengan PSN yang lain?,” tukasnya.

Apa yang disampaikan ini cukup beralasan. Lantaran diduga regulasi penerbangan dari pemerintah pusat yang krusial untuk mendukung operasional bandara hingga kini juga belum tuntas sepenuhnya.

“Pemerintah pusat harus juga hadir dalam proses ini, khususnya terkait regulasi penerbangan, sebab saya menduga hingga hari ini belum selesai penuh,” ungkapnya.

Menurut Arif, tanpa adanya langkah konkret, terintegrasi, dan intervensi serius dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah pusat dan provinsi maka investasi triliunan rupiah tersebut terancam tidak memberikan dampak ekonomi yang diharapkan.

Seperti diketahui, bandara Dhoho merupakan infrastruktur penerbangan internasional pertama di Indonesia yang dibangun swasta. Yakni konsorsium dari PT Gudang Garam Tbk dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Pembangunan Bandara oleh swasta ini menunjukan komitmen sektor bisnis untuk kontribusi pada pembangunan negara. Pembangunan bandara ini juga memberikan contoh bagi pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya kemitraan publik dengan swasta dalam mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur.

Bandara Dho Kediri dibangun dengan total biaya sekitar Rp 13 trilyun di atas tanah seluas 300 hektar. Bandara yang mempunyai runway 2500 meter tersebut didirikan di desa Grogol dan desa Bulusari kabupaten kediri. Bandara ini diuka tahun 2024