Politik Indonesia
Bimtek Nasional Demokrat Pacitan, Kader Gerakkan Mesin Partai Menuju 2029
- calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
- 0Komentar
Pacitan, Ruang.co.id – Partai Demokrat menggelar Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) di Pacitan yang dihadiri ribuan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat soliditas, dan mempersiapkan kemenangan pada Pemilu 2029. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengingatkan seluruh kader agar selalu kembali pada AD/ART partai. Menurutnya, […]
Prof. Dr. Hufron Ingatkan DPR Kembali ke Jati Diri
- calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Seruan “bubarkan DPR” yang kerap bergema di ruang publik mendapat sorotan khusus dari pakar hukum tata negara. Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Profesor Doktor Hufron, memberikan penjelasan mendalam bahwa seruan ini tidak boleh dimaknai secara harfiah. “Seruan untuk membubarkan DPR itu jangan dibaca secara harfiah karena sebenarnya ini lebih merupakan protes […]
Taufan Dzaky Athallah Bedah Strategi Abolisi Lembong dan Amnesti Hasto untuk Rekonsiliasi
- calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Praktisi hukum ternama Taufan Dzaky Athallah, S.H., memberikan pandangan mendalam tentang keputusan strategis pemerintah dalam memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut pakar hukum pidana ini, langkah tersebut bukan sekadar kebijakan hukum biasa, melainkan instrumen rekonsiliasi nasional yang tepat di tengah dinamika politik Indonesia. […]
Pemisahan Pemilu 2029: Efisiensi Administratif atau Pengkhianatan Konstitusi?
- calendar_month Jumat, 4 Jul 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menorehkan keputusan kontroversial dengan memisahkan penyelenggaraan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Langkah ini mengakhiri sistem Pemilu lima kotak yang selama ini menjadi polemik di kalangan penyelenggara pemilu. Namun, di balik klaim efisiensi biaya dan penyederhanaan proses, muncul gelombang kritik dari para ahli hukum tata negara yang menilai […]
Prabowo Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Apa Kata Pakar Hukum Tata Negara?
- calendar_month Rabu, 18 Des 2024
- 0Komentar
Surabaya, Ruang.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengajukan wacana baru terkait mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menyebut, pemilihan kepala daerah sebaiknya tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini menimbulkan perdebatan hangat, baik di kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat luas. Dr. Hufron, SH., MH., pakar hukum tata […]
