DPRD Jatim Minta Satgas Pangan Jatim Harus Ganyang Beras Oplosan Sebelum Merajalela
- account_circle Ruang Gentur
- calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
- print Cetak
Anggota DPRD Jatim Erma Susanti meminta Satgas Pangan sidak pasar cegah beras oplosan merugikan masyarakat. Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ruang.co.id – Menyusul temuan peredaran ratusan beras oplosan berbagai merk yang dilakukan pemerintah pusat belum lama ini. Menggugah anggota DPRD Jatim untuk meminta pemprov Jatim melalui satgas pangannya segera melakukan pencegahan sejak dini.
Dijumpai di kantornya, Anggota komisi B ( bidang ekonomi) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Erma Susanti, meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Jawa Timur segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar modern maupun tradisional.
“Kita tahu Jawa Timur ini merupakan salah satu lumbung padi nasional. Sehingga, kemungkinan adanya peredaran beras oplosan di masyarakat itu ada. Sehingga saya meminta agar Satgas pangan harus segera turun di pasar tradisional maupun modern untuk melakukan sidak. Masyarakat saat ini bertanya-tanya dan perlu kejelasan agar tidak was-was,” kata Erma Susanti.
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya langkah cepat dari Satgas Pangan, yang merupakan tim gabungan dari Dinas Perdagangan dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, aparat kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan operasi pasar. Karena beras oplosan ini sangat merugikan konsumen dalam hal ini rakyat. Karena beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia.
Menurut Erma, sidak diperlukan untuk memastikan apakah ratusan merek beras oplosan tersebut sudah beredar di wilayah Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk besar dan cakupan wilayah yang luas.
“Kalau hasil sidak sudah ada, harus langsung diumumkan secara resmi ke publik. Ini hak konsumen untuk tahu,” katanya.
Selain merugikan konsumen, peredaran beras oplosan juga berdampak negatif bagi petani.
Pasalnya, pelaku membeli gabah kualitas medium, lalu menjualnya sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
“Nilai tukar petani tetap saja segitu, sedangkan di pasaran dijual dengan harga berkali lipat. Ini jelas merugikan petani kita,” tuturnya.
Erma berharap Satgas Pangan dapat segera bergerak cepat untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan kualitas beras di pasaran.
- Penulis: Ruang Gentur
