Ruang.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di rapat paripurna, Selasa (2/9).
Dalam sidang yang dipimpin wakil ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono dan dihadiri 64 anggota dewan ini, laporan banggar dibacakan juru bicaranya, Abdullah Abu Bakar.
Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri wakil gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.
Pada kesempatan itu, Banggar menyampaikan terima kasih kepada TAPD, Gubernur Jawa Timur, jajaran eksekutif, komisi-komisi DPRD, serta seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan, rekomendasi, dan masukan dalam pembahasan. Proses ini dinilai sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Perubahan APBD 2025 disepakati mengalami penyesuaian pada beberapa pos utama. Pendapatan Daerah naik dari Rp28,448 triliun menjadi Rp28,599 triliun, atau bertambah Rp151 miliar. Sementara itu, Belanja Daerah meningkat signifikan dari Rp30,223 triliun menjadi Rp32,996 triliun, atau bertambah Rp2,77 triliun. Kondisi ini membuat defisit APBD bertambah dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,39 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto daerah.
Banggar mencatat, perubahan pendapatan didorong oleh optimisme capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak, serta optimalisasi aset dan kinerja BUMD. Namun, pendapatan transfer dari pusat diproyeksi menurun sejalan dengan tren penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
Dari sisi belanja, DPRD menekankan agar anggaran difokuskan pada kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, infrastruktur, hingga penguatan UMKM dan pertanian. Program sosial seperti beasiswa, pasar murah, dan bantuan sembako juga menjadi prioritas.
Banggar juga menyoroti pentingnya realokasi anggaran untuk menjawab kondisi sosial saat ini, termasuk program literasi kewarganegaraan bagi generasi muda melalui kegiatan Parlemen Go To School, serta pelatihan perangkat desa dan koperasi.
Rapat paripurna ini ditutup dengan doa agar Perubahan APBD 2025 dapat menjadi jalan terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
