Ruang.co.id – Ketua DPRD Jawa Timur M Musyafak Rouf memastikan Kunjungan kerja ke luar negeri tahun ini dihentikan. Kebijakan ini diambil setelah Presiden Prabowo menerbitkan moratorium kunjungan luar negeri bagi pejabat pemerintah.
“Karena ada moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita menindaklanjuti instruksi itu. Tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri, dan kita kembalikan kepada OPD untuk dianggarkan bagi kepentingan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Jawa Timur M Musyafak Rouf, Rabu (3/9).
Politisi PKB ini mengatakan, kondisi perekonomian saat ini yang masih lesu sehingga membuat pemerintah daerah perlu lebih peka dalam menyusun prioritas anggaran.
“Kondisi ekonomi sekarang kurang bagus, banyak pengangguran, kaki lima sepi, toko-toko juga sepi. Maka dari itu, kami bersama eksekutif sepakat men-takedown semua kegiatan kunjungan luar negeri,” jelasnya.
Menurut Musyafak, dengan adanya penghentian itu, maka anggaran hasil pengalihan ini akan dimasukkan dalam Perubahan APBD 2025. Anggaran perjalanan dinas luar negeri itu sendiri nilainya hampir Rp 19 miliar. Agar lebih efektif dan efisien anggaran sebanyak itu dialihkan untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Anggaran kunjungan ke luar negeri ini semula dianggarkan hampir Rp 19 miliar. Dalam pe galihannya semua angharan kami kembalikan untuk program kemasyarakatan yang menyentuh langsung dan bisa dirasakan masyarakat,” kata Musyafak.
Musyafak juga mengingatkan para legislator untuk menjaga sikap agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
“Teman-teman DPRD kita minta untuk bisa menjaga diri, tidak memancing kecemburuan dan tidak menampilkan flexing-flexing yang menyebabkan masyarakat marah dengan kondisi yang ada,” tandasnya.
Senada dengan itu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Yordan M Bataragoa juga mengatakan, hasil pergeseran anggaran tersebut difokuskan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kecil.
“Pergeseran anggaran yang kemarin kita bicarakan, yaitu tentang beasiswa untuk anak-anak desil 1 dan desil 2 yang memang kategori miskin itu ditambah. Kemudian ada untuk seniman, kita alihkan untuk apresiasi seniman,” jelas Yordan.
Yordan menambahkan, anggaran juga dialokasikan untuk pelatihan perangkat desa dalam menghadapi pengelolaan Koperasi Merah Putih, pasar murah, serta bantuan sosial lain.
“Selain sangat menunjang kebutuhan masyarakat juga efektif untuk mencegah inflasi. Kalau inflasi kan masyarakat juga yang akan terdampak,” jelas Yordan.
Menurut Yordan, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan DPRD Jatim terhadap kebutuhan mendesak rakyat. Tidak hanya itu. Ada beberapa kegiatan yang lebih efektif kalau dalam situasi sekarang ini kita alihkan dalam bentuk yang bisa diterima rakyat secara langsung,” tuturnya.
