Wabup Mimik Idayana Tak Mau Islah Dengan Bupati Subandi Terungkap ! Ini Jawabannya

Sidoarjo, Ruang.co.id – Gelombang unjuk rasa yang dilakukan 13 elemen LSM yang tergabung dalam Laskar Jenggolo, menuntut Islah antara Bupati Subandi dengan Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana sejak sekitar sebulan belakangan, akhirnya terjawab oleh pernyataan Wabup.

Dalam acara buka puasa bersama Wartawan se- Sidoarjo di Rumah Dinas pada Jumat (13/3/2026), Wabup Mimik Idayana bersama suaminya, Rahmad Muhajirin, mengungkapkan pelbagai alasan kuat mengapa kini Ia sudah tidak mau lagi Islah dengan Bupati Subandi?.

Pertama, menurut mereka, Bupati Subandi berkali – kali mengingkari komitmen politik yang dibangun sejak Pilkada 2024. “Mohon maaf, sudah ada LSM, bahkan gak satu, ada 12 yang sudah termakan opini sama penciptaan pembelokan fakta. Gitu loh,” ungkap Wabup Mimik Idayana dan suaminya, Jumat (13/3/2026).

Kedua, Wabup Mimik Idayana beserta suaminya mengungkapkan, ego sentris Bupati Subandi, yang menerapkan kepemimpinannya laksana sebuah kekuasaan raja, bukan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

“Yang minta Bupati dan Wakil Bupati Islah, enggak ada fungsinya Islah, kalau Pak Bupati selalu begitu, selalu akunya, egonya, enggak disesuaikan dengan peraturan undang-undang,” ungkap babe RM, sapaan akrab Rahmad Muhajirin.

Wabup Mimik maupun babe RM lebih jauh mengungkapkan, justeru keinginan Islah bermula datang darinya sejak 8 bulan yang lalu. Bahkan itu suda disampaikan oleh Wabup Mimik dan Rahmad Muhajirin kepada Bupati Subandi.

Selama berjalannya waktu hingga hampir sebulan lalu, Wabup Mimik Idayana akhirnya menutup rapat – rapat ajakan Islah dengan Bupati Subandi. Lantaran setidaknya sudah 4 kali Subandi ingkar dari komitmen Politik.

“Sebetulnya gampang. Istilah islah ini ya sudah, kalau enggak salah 8 bulan yang lalu, saya menyampaikan itu sudah saya sampaikan. Sampai sekarang aku enggak ada apa-apa, sudah silakan. Tapi tolong, panjenengan memerintah daerah ini, dibawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Enggak perlu islah. Kan tadi saya katakan, enggak ada permasalahan pribadi itu sesuai dengan istilah dengan Pak Bupati itu enggak ada,” terangnya.

Menurut petinggi politisi Gerindra Sidoarjo ini, lebih tragis menceritakan, ketidakkonsistennya komitmen politik Subandi mencuat sejak masa pendaftaran dan masa kampanye Pilkada, telah dirasakannya.

Perbedaan – perbedaan persepsi politik kepemimpinan, yang mendasari konflik mereka terus berkepanjangan. “Yang satu kepingin akunya, yang satu kepingin sesuai dengan peraturan perundangan, gitu loh. Lakukan dengan demokrasi, terbuka, transparan, akuntabel, kan seperti itu. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, gitu,” tandas Babe RM, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Gerindra Sidoarjo.

Secara kalkulasi politik, menurut Gerindra Sidoarjo sebenarnya tidak diuntungkan oleh sosok Subandi di kontestasi. Disampaikannya, pribadi Subandi saat itu dinilai gagal mendapatkan rekomendasi dari satu pun Parpol yang terlibat resmi Pilkada.

“Pak bupati saat itu menjanjikan bisa dapatkan rekom dari parpol, satu saja, nggak bisa, zonk pak. Bahkan janji dapat rekom dari PKB saja enggak, zonk juga,” terang RM lagi.

Oleh karenanya, RM mengaku, sesuai dengan garis kebijakan politik partai Gerindra Sidoarjo, dan mengaku telah dikonsultasikan ke tingkat DPP Parrtai Gerindra, Wabup Mimik menutup rapat – rapat celah “Rujuk” dengan Subandi Bupati

“Saya enggak ingin opini-opini itu jadi fitnah kepada istri saya, kepada saya. Tadi saya katakan Pilkada kemarin, saya yang paling bertanggung jawab, suami Bu Mimik sebagai ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerinda Sidoarjo, waktu itu saya juga jabatan Wasekjen DPP Gerindra, jabatan saya waktu Pilkada itu,” jelas RM.

“Sehingga kenapa saya harus ikut-ikut? Ini kan panjenengan yang lihat kan Gerindranya, iya Lah! kalau seandainya janji-janji visi-misi gak terlaksana berarti sampean nyalahkan partai pengusung. Betul gak?,” tanya RM.

Seperti yang diketahui, hampir sebulan lalu, 13 LSM di Sidoarjo mengaku sebagai Gerakan Laskar Jenggolo menggelar aksinya, dengan meminta audiensi dengan bupati dan wabup untuk rujuk atau islah.

Fakta yang terjadi, audiensi yang berlangsung di Opsroom Sekretariat daerah (Setda) Kab. Sidoarjo, hanya dihadiri Bupati Subandi. Tak puas dengan begitu,

Laskar Jenggolo pada hari selanjutnya, menggeruduk gedung DPRD demontrasi untuk meminta hearing atau dengar pendapat DPRD, untuk menghadirkan dan mengislahkan kedua pemimpin eksekutif ini.

Lagi – lagi kesekian kalinya 13 LSM Laskar Jenggolo mengalami gagal dan gagal lagi. Terakhir terlihat, Laskar Jenggolo kembali menggeruduk gedung parlemen Sidoarjo pada Kamis (12/3/2026).

Bersamaan pula dengan berlangsungnya Paripurna penilaian akhir fraksi – fraksi tentang Raperda UKS Madrasah dan Ponpes.

Di acara itu, Laskar Jenggolo kembali menggelar aksinya, sekaligus sama – sama menyelenggarakan acara buka Puasa Ramadan bersama. Meski secara terpisah ruang dan waktunya.

“Kami nggak menyerah untuk mengislahkan Bupati dan Wabup. Kami terus megelar aksi demo sampai mereka Islah,” ujar Bramada, Ketua Laskar Jenggolo, usai Buka Puasa di Lobi DPRD Sidoarjo, Kamis (12/3/2026).

Kegagalan demi kegagalan terus dirasakan oleh Laskar Jenggolo. Namun semangat mereka tetap bersemangat untuk terus menggelar aksi, hingga terwujudnya keinginan mereka Islah antara Bupati Subandi dengan Wabup Mimik Idayana.