Rupiah Rp18.000, PMII Jatim Bunyikan Alarm Krisis
- account_circle Ruang Nurudin
- calendar_month Senin, 8 Jun 2026
- print Cetak
Rupiah tembus Rp18.000 per dolar AS. PMII Jatim mendesak pemerintah bertindak cepat melindungi ekonomi rakyat. (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ruang.co.id – Pelemahan nilai tukar Rupiah, hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, memicu kekhawatiran luas terhadap kondisi ekonomi nasional.
PKC PMII Jawa Timur menilai, situasi tersebut menjadi peringatan serius bagi stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Organisasi mahasiswa itu menegaskan bahwa, masyarakat tidak boleh menganggap pelemahan Rupiah, sebagai persoalan yang hanya berdampak pada pelaku bisnis besar.
Mereka menilai, dampaknya akan langsung dirasakan rakyat, melalui kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur, M Ivan Akiedozawa, meminta pemerintah harus segera mengambil langkah konkret.
Menurutnya, narasi yang menyebut fundamental ekonomi tetap kuat, tidak cukup menjawab kegelisahan masyarakat.
“Rupiah Rp18.000 bukan angka biasa. Ini alarm keras yang mengancam ketahanan ekonomi nasional dan kondisi hidup rakyat kecil,” tegas Ivan, Minggu (7/6/2026).
PKC PMII Jawa Timur juga mengkritik, pandangan yang menyebut masyarakat desa aman dari krisis, karena tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari. Mereka menilai, pandangan tersebut tidak sesuai dengan realitas ekonomi.
Kenaikan nilai dolar, berpotensi mendorong lonjakan harga bahan baku impor, pupuk, pakan ternak, hingga kebutuhan pangan.
Jawa Timur sebagai basis industri dan pertanian, dinilai akan merasakan dampak yang signifikan.
PMII Jatim mendesak pemerintah pusat dan Bank Indonesia, segera menerapkan kebijakan moneter serta fiskal yang efektif, untuk menjaga stabilitas Rupiah. Mereka meminta langkah nyata, bukan hanya pernyataan yang menenangkan pasar.
Selain itu, organisasi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema perlindungan bagi UMKM, petani, dan peternak yang rentan terdampak gejolak kurs.
“Kami menuntut pemerintah melindungi daya beli rakyat, mengendalikan harga pangan, dan mengevaluasi proyek yang membebani devisa negara,” ujar Ivan.
PMII Jatim juga meminta Satgas Pangan meningkatkan pengawasan pasar, guna mencegah praktik penimbunan barang dan spekulasi harga, yang dapat memperberat beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
- Penulis: Ruang Nurudin
