Sidoarjo, Ruang.co.id — Cahaya pagi di Jalan Ponti sekitaran GOR Sidoarjo, menembus sela-sela tenda biru para pedagang kaki lima. Aroma gorengan, kopi panas, dan pedagang pakaian, bercampur dengan suara sapaan akrab pembeli yang datang saban Minggu pagi di kawasan Car Free Day (CFD) GOR Sidoarjo.
Di balik keriuhan sederhana itu, sedang tumbuh harapan besar, Plasa UMKM Sidoarjo, proyek yang didorong DPRD dan para pelaku usaha kecil untuk mengangkat martabat ekonomi rakyat, seperti yang terjadi di Malioboro Yogyakarta.
Hal itu dikemas dalam obrolan santai yang digelar organisasi komunitas Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia, Pedalindo Sidoarjo, di sebuah tenda biru podcast mereka.
Obrolan santai itu mengundang dua wakil rakyat Sidoarjo, yakni Kusumo Adi Nugroho, Wakil Ketua Komisi B, dan Choirul Hidayat, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Minggu (20/10/2025).
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho, memaparkan semangat itu dalam sebuah dialog santai bersama pengurus Pedalindo Sidoarjo.
“CFD ini tempat bertemunya pedagang dan pembeli secara nyata, tanpa perantara. Kita ingin memperluas zonanya agar tidak hanya di pusat kota, tapi juga barat, timur, dan selatan,” ujar Kusumo.
Ia menambahkan, DPRD juga mendorong, bertambahnya sejumlah titik lokasi CFD di beberapa kawasan lainnya, agar terjadi tumbuh kembang perekonomian UMKM PK5 di Sidoarjo.
“Ini sebagai salah satu cara untuk peningkatan PAD, dan mempromosikan produk asli Sidoarjo sebagai ikon pariwisata,” ungkapnya.
Lebih jauh Ia mengungkapkan, DPRD bersama dinas terkait tengah menyiapkan konsep Plasa UMKM, yang berfungsi sebagai ruang jual-beli, sekaligus pusat promosi dan pelatihan digital bagi pelaku mikro.
“Harapan kami, nantinya Sidoarjo punya Plasa UMKM di tengah kota. Konsepnya mirip Malioboro: tertib, estetis, tapi tetap rakyat,” tegasnya.
Konsep itu meniru penataan PKL Malioboro yang telah direlokasi ke Teras Malioboro 1 dan 2, di Ketandan dan Beskalan, dengan sistem lapak permanen dan pembagian nomor undian agar adil.
Berdasarkan data Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (2024), sebanyak 1.034 pedagang kini menempati lokasi baru yang disertai fasilitas publik seperti jalur pedestrian, area kuliner, dan ruang pertunjukan budaya.
Kusumo menyebut, DPRD akan mengintegrasikan konsep itu dengan karakter lokal Sidoarjo.
“Insya Allah nanti akan ada kombinasi budaya dan kuliner khas Sidoarjo. Kami ingin tempat ini bukan sekadar pasar, tapi wajah ekonomi rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat, menyoroti pentingnya konsistensi dan kualitas produk UMKM.
“Konsistensi dalam berusaha itu kunci. DPRD siap mengawal agar fasilitas yang dibangun benar-benar membantu pedagang tumbuh, bukan sekadar proyek,” tegasnya.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024, tercatat 176.000 pelaku usaha mikro masih aktif beroperasi.
Sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar dan menjadi penyokong utama ekonomi lokal. Namun, survei Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur (2023) menunjukkan 15–19 persen UMKM gulung tikar akibat keterbatasan modal dan akses pasar.
Di tengah tantangan itu, para pelaku pedagang kecil menolak menyerah. Junius Bram, Funder yang sekaligus Ketua Umum Pedalindo Sidoarjo, mengungkapkan, “Kami bukan sekadar berjualan, kami menjaga kehidupan. Ada 250 pedagang tetap di Ponti yang bertahan sampai sekarang”.
Ia menuntut tiga langkah konkret terhadap Pemkab Sidoarjo, yakni legalisasi CFD Ponti, infrastruktur pendukung yang layak, dan marketplace lokal untuk UMKM.
“Kami berjuang agar pedagang tak tetap juga bisa bergiliran berdagang dengan tenang dan bermartabat,” ujar Bram.
Data BPS 2024 menunjukkan, UMKM menopang 61% PDB nasional. PEDALINDO ingin mengubah angka itu menjadi kekuatan nyata rakyat Sidoarjo.
“Kami menolak tunduk pada arus modernisasi, karena kami sedang membangun masa depan,” imbuh Bram sapaan akrabnya.
Ratusan pedagang kecil dari Pedalindo Sidoarjo, ungkap Bram, menata lapak sejak subuh, berjuang menembus derasnya arus modernisasi.
“Di tengah gempuran pasar modern, para pedagang Ponti menolak kalah. Kami lebih memilih bangkit, berdikari, dan menyalakan kembali semangat ekonomi rakyat Sidoarjo,” pungkas Bram.
Sujani, pemerhati ekonomi Pedagang Kaki Lima Sidoarjo berpendapat, UMKM di Sidoarjo membutuhkan keseriusan tangan pejabat pemerintahan untuk kenyamanan PK5 berjualan.
“Mereka (PK5 dan UMKM) hanya butuh tempat dan kesempatan, bukan belas kasihan. Kalau ada Plasa UMKM, saya yakin mereka siap belajar berdagang lebih modern,” ujar Sujani yang juga dijuluki Bupati Swasta Sidoarjo “Buwas”.
Menurut Kusumo, pihak Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo sebagai lembaga birokrasi pemerintah, terus menyiapkan langkah kolaboratif antara dinas, DPRD, dan komunitas pedagang.
“Kami akan memastikan setiap kebijakan berpihak pada pedagang kecil. Plasa UMKM akan menjadi simbol kemandirian baru,” terang Kusumo saat dikonfirmasi Ruang.co.id.
Konsep besar ini, kata dia, berpotensi mengubah wajah ekonomi lokal. “Jika Plasa UMKM dikembangkan dengan prinsip inklusif dan digitalisasi, Sidoarjo bisa menjadi model ekonomi kerakyatan di Jawa Timur,” jelasnya.
Terkait rencana lokasi pembangunan Plasa UMKM, Kusumo Adi Nugroho hanya memberikan sinyelemen akan di bangun di tengah kota atau pusat kota Sidoarjo.
Kini, geliat itu mulai terasa. Setiap Minggu pagi, ketika matahari naik dan musik jalanan terdengar dari sudut CFD, semangat kecil rakyat Sidoarjo terus menyala.
Dari trotoar Ponti hingga impian Plasa UMKM di tengah kota, mereka menulis bab baru perjuangan ekonomi rakyat — dengan keringat, harapan, dan cinta terhadap tanah kelahiran.
