Breaking News
light_mode
Selasa, 25 Agustus 2026
Beranda » Pemerintah » Alarm Darurat Dunia Pendidikan, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Apresiasi Polrestabes Bongkar Jaringan Joki UTBK

Alarm Darurat Dunia Pendidikan, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Apresiasi Polrestabes Bongkar Jaringan Joki UTBK

  • account_circle Mascim
  • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ruang.co.id – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polrestabes Surabaya yang berhasil membongkar praktik perjokian Ujian Tulis Berbasis Komputer atau UTBK. Dukungan penuh ini disampaikan menyusul temuan fakta bahwa kecurangan tersebut tidak hanya mencederai dunia pendidikan, tetapi juga diduga kuat melibatkan penyalahgunaan blangko e-KTP sebagai dokumen negara.

Politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini menilai bahwa pengungkapan kasus ini merupakan langkah krusial dalam menjaga integritas sistem pendidikan nasional. Pasalnya, modus operandi yang dipakai para pelaku dinilai sudah sangat berani karena menggunakan instrumen administrasi kependudukan untuk melancarkan aksinya dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri.

“Kami mengapresiasi langkah Polrestabes Surabaya yang berhasil mengungkap kasus ini. Karena persoalannya sudah sangat serius dan menyangkut dokumen negara,” ujar politisi Gerindra tersebut di Surabaya, Jumat (8/5/2026).

Dalam konstruksi hukum yang tengah didalami kepolisian, terungkap indikasi kuat adanya aktivitas penjualan blangko e-KTP untuk memanipulasi identitas peserta ujian. Modus ini mengubah total paradigma kecurangan UTBK yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pelanggaran akademik biasa. Kini, kasus tersebut telah bergeser menjadi tindak pidana serius yang mengancam keamanan data milik negara.

Cak Yebe menekankan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh berhenti hanya pada menangkap pelaku lapangan atau joki. Ia mendesak agar penyidikan terus merambat ke atas untuk membongkar rantai distribusi ilegal blangko identitas tersebut. “Ini harus dibongkar sampai akar-akarnya. Jangan berhenti pada pelaku joki saja, tetapi juga harus ditelusuri siapa yang memasok dan membuka akses dokumen tersebut,” tegasnya.

Kekhawatiran terbesar dalam pengungkapan kasus ini terletak pada sasaran utama para pengguna jasa joki. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa praktik curang ini banyak menyasar jurusan-jurusan strategis dengan tingkat kompetisi tinggi, khususnya Fakultas Kedokteran. Bagi Cak Yebe, fakta ini adalah alarm darurat bagi masa depan sektor kesehatan Indonesia.

Baca Juga  Patroli Jogoboyo Bubarkan Konvoi Perguruan Silat, Surabaya Kembali Kondusif

“Jika proses UTBK khususnya fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran menggunakan joki maka ini alarm serius bagi dunia pendidikan. Bagaimana kualitas para dokter muda harapan bangsa kalau proses kelulusannya dibantu joki” paparnya.

Tak hanya berhenti pada ranah pendidikan, kebocoran blangko e-KTP juga dinilai menimbulkan potensi bahaya domino yang lebih luas. Mengingat e-KTP adalah akar dari seluruh layanan publik modern, dampaknya bisa merembet ke sektor keuangan hingga pelayanan administrasi negara lainnya. “E-KTP ini digunakan untuk banyak hal, mulai layanan perbankan sampai administrasi negara. Kalau sampai disalahgunakan, dampaknya bisa kemana-mana,” imbuh Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

Merespons darurat ini, Komisi A DPRD Surabaya mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil untuk segera memperkuat benteng pengawasan. Ia meminta agar proses distribusi blangko fisik diperketat dan sistem verifikasi identitas digital segera diperbarui untuk menutup celah pemalsuan. Pengawasan internal menjadi sorotan utama agar kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang.

Sebagai langkah preventif, Cak Yebe secara spesifik meminta panitia UTBK dan seluruh perguruan tinggi untuk tidak lagi hanya mengandalkan pengecekan dokumen secara manual. Penerapan teknologi biometrik, seperti pemindaian wajah dan sidik jari yang terhubung langsung dengan database Dukcapil, dianggap sebagai solusi mutakhir. Sebab, modus kejahatan di sektor ini kini semakin terorganisir, rapi, dan sulit dideteksi dengan cara-cara konvensional.

“Kasus ini menjadi peringatan bahwa sistem pengawasan harus terus diperkuat mengikuti perkembangan modus kejahatan. Pengawasan distribusi blanko harus diperketat dan sistem verifikasi identitas juga harus diperbarui supaya pemalsuan seperti ini tidak mudah terjadi,” pungkasnya.

  • Penulis: Mascim

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ngopi Sambil Menyaksikan Sunrise di Sanur Cuma Rp 12 Ribu, Yuk Mampir ke Sini!

    Ngopi Sambil Menyaksikan Sunrise di Sanur Cuma Rp 12 Ribu, Yuk Mampir ke Sini!

    • calendar_month Senin, 12 Agt 2024
    • account_circle Ruang Hadilies
    • 0Komentar

    Bali, Ruang.co.id – Ngopi Sambil Menyaksikan Sunrise di Sanur, Bali. Pengalaman unik menikmati kopi sambil menyaksikan matahari terbit kini bisa dinikmati di Sanur, Bali. Ngopi sambil menyaksikan sunrise di Kopling, atau yang terkenal juga dengan nama Kopi Keliling, menawarkan kesempatan langka. Ya, yakni untuk ngopi sambil menikmati keindahan sunrise dengan harga mulai dari Rp 12 […]

  • Tata Tertib UTBK-SNBT 2025

    UTBK-SNBT 2025 Panduan Lengkap Tata Tertib dan Trik Hindari Pelanggaran Fatal!

    • calendar_month Selasa, 8 Apr 2025
    • account_circle Ruang Sely
    • 0Komentar

    Ruang.co.id – Bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025, memahami tata tertib Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) adalah langkah krusial yang tidak boleh diabaikan. Pelanggaran sekecil apa pun bisa berakibat fatal, mulai dari pengurangan nilai hingga diskualifikasi. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang persiapan, aturan main, dan strategi untuk […]

  • Sidang korupsi pengerukan Kolam Pelindo

    Pengerukan Kolam Pelindo Memanas Soal “Kewajaran”, Saksi Bongkar Efisiensi Proyek hingga Soal Kapal Keruk

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Ruang Nurudin
    • 0Komentar

    Sidoarjo, Rung.co.id – Sidang perkara dugaan korupsi pengerukan Kolam Pelindo, di ruang Chandra Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, berlangsung panas dan penuh adu argumentasi, Rabu (20/5/2026). Jaksa, penasihat hukum, hingga majelis hakim saling mengejar penjelasan teknis terkait pengerukan, mekanisme kontrak, hingga dugaan pengalihan pekerjaan proyek pengerukan alur pelayaran Barat Surabaya. Dalam sidang tersebut, dua saksi dihadirkan, […]

  • Pelantikan PWDPI Sidoarjo

    PWDPI Sidoarjo & Polresta Bersinergi Kunci Kamtibmas Harmonis di Era Digital

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Ruang Nurudin
    • 0Komentar

    Sidoarjo, Ruang.co.id – Pelantikan ketua dan pengurus organisasi profesi jurnalis dari Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC PWDPI) Kab. Sidoarjo, berlangsung di Ballroom Fave Hotel Sidoarjo, Jumat malam (25/4/2025). Pelantikan ini mengundang dan dihadiri yang mewakili Wakil Gubernur Jatim, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, Jajaran OPD (Organisasi […]

  • KSOP Apresiasi Sinergi Maritim

    Sinergi Maritim Tanjung Perak Kunci Sukses Arus Mudik Lebaran 2025

    • calendar_month Jumat, 25 Apr 2025
    • account_circle Mascim
    • 0Komentar

    Ruang.co.id – Suasana hangat terasa di Java Meeting Room Gedung Administrasi PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pagi itu. KSOP Utama Tanjung Perak menggelar acara Coffee Morning & Halal Bihalal sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi solid seluruh pemangku kepentingan maritim. Tak sekadar seremonial, acara ini menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antarinstansi mampu menciptakan arus mudik Lebaran […]

  • Sambut HKP dan Hari Jadi Provinsi, Ini Rangkaian Acara Apik Disperpusip Jatim

    Sambut HKP dan Hari Jadi Provinsi, Ini Rangkaian Agenda Apik Disperpusip Jatim

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Ruang redaksi
    • 0Komentar

    Surabaya, Ruang.co.id – Menyambut hari kunjung perpustakaan (HKP) yang jatuh 14 September 2024 dan hari jadi ke 79 Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Jatim menggelar serangkaian acara apik dan menarik. Acara yang digelar selama tiga bulan yakni September hingga November 2024 itu mengagendakan beberapa acara mulai bedah buku, […]

expand_less