Ruang.co.id – Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa sejumlah sektor pelayanan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Pemkot memang sudah bergerak cepat dalam digitalisasi layanan, tetapi yang harus dipastikan adalah apakah layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat sampai tingkat bawah. Jangan sampai bagus di sistem, tetapi warga masih kesulitan di lapangan,” ujar Yona usai upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menyoroti layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang meskipun telah didukung aplikasi Klampid New Generation, pemanfaatannya dinilai belum maksimal menjangkau seluruh lapisan warga.
“Artinya masih ada lebih dari separuh warga yang belum terlayani secara optimal. Sosialisasi harus benar-benar menyentuh masyarakat yang belum paham teknologi. Jangan sampai pelayanan cepat hanya terjadi di pusat kota, warga di kampung-kampung juga harus mendapatkan kualitas yang sama,” tegasnya.
Selain adminduk, persoalan pengelolaan sampah mendapat perhatian serius. Cak Yebe mengapresiasi Program Suroboyo ASRI, namun mengaku masih menerima laporan penumpukan sampah di sejumlah titik.
“Kami mendukung Program Suroboyo ASRI, tetapi faktanya dalam beberapa waktu terakhir masih ditemukan penumpukan sampah di sejumlah titik yang perlu segera ditangani. Kami menjumpai langsung adanya sampah yang meluber di pelataran depo,” katanya.
Ia mendesak Pemkot memastikan jumlah Tongk Bin mencukupi dan mengatur kembali jadwal pengambilan sampah agar tidak terjadi kelebihan kapasitas. Evaluasi juga menyentuh penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang menurutnya harus dibarengi program lanjutan yang jelas.
“Penertiban tidak boleh berhenti pada pengosongan lokasi. Masyarakat harus tahu kawasan yang ditertibkan akan difungsikan untuk apa dan apa manfaatnya bagi warga,” ujarnya.
Di sektor tata kelola parkir, ia menyoroti kesiapan sumber daya manusia. Digitalisasi parkir dinilai harus sejalan dengan pembinaan juru parkir di lapangan.
“Jukir harus dibekali SOP pelayanan, kemampuan komunikasi, etika, dan sikap melayani yang baik. Jangan hanya dituntut setor, tetapi tidak diberikan pembinaan yang memadai,” tegasnya.
Menutup evaluasi, Cak Yebe berharap momentum HJKS ke-733 menjadi refleksi bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya, pembangunan kota tidak cukup hanya menghadirkan kesan modern, melainkan harus mewujudkan pelayanan yang adil dan merata.
“Momentum Hari Jadi Surabaya harus menjadi refleksi bersama. Kota ini tidak cukup hanya terlihat modern, tetapi juga harus benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang adil, manusiawi, merata, dan dirasakan seluruh warga Surabaya,” pungkasnya.
