DPR RI

Sidoarjo, Ruang.co.id – Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, mendesak percepatan perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir, saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Senin, 23 Februari 2026. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, serta jajaran Kementerian Perhubungan, untuk menyinkronkan program transportasi nasional. […]

Ruang.co.id – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto memberikan Amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan Abolisi untuk Tom Lembong mendapat kritikan dari praktisi hukum Surabaya, Sahlan Azwar. Hal tersebut menjadi bukti nyata bagaimana penegakan hukum di Indonesia secara sistematis dikalahkan oleh kepentingan politik praktis. Keputusan ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan pembunuhan karakter terhadap supremasi hukum yang selama […]

Ruang co.id – Pemberian abolisi terhadap bebasnya Thomas Lembong dari tuntutan pidana korupsi, dan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto mencuat ke ruang publik, memantik perdebatan etik, hukum, dan moral di tengah semangat pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi pasca rezim. Ahli hukum pidana magister lulusan Univ. Airlangga (Unair), Abd. Gofur, SH., MH., memberikan pandangan tajam yang menyentuh […]

Ruang.co.id – Praktisi hukum ternama Taufan Dzaky Athallah, S.H., memberikan pandangan mendalam tentang keputusan strategis pemerintah dalam memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut pakar hukum pidana ini, langkah tersebut bukan sekadar kebijakan hukum biasa, melainkan instrumen rekonsiliasi nasional yang tepat di tengah dinamika politik Indonesia. […]

Ruang.co.id – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong – dua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi – telah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan ahli hukum. Prof. Dr. Hufron, pakar hukum tata negara Universitas 17 Agustus Surabaya, menyatakan keprihatinan mendalam atas langkah ini. “Ini adalah preseden berbahaya […]

Ruang.co.id – Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu mulai 2029 nanti menciptakan gelombang perubahan sistemik dalam demokrasi Indonesia. Sahlan Azwar, SH., S.Pd., M.H., CLA, CRA, Praktisi hukum dari Kota Surabaya, mengungkapkan analisis mendalam tentang implikasi kebijakan kontroversial ini. “Ini bukan sekadar perubahan teknis, tapi potensi revolusi sistem politik kita,” tegasnya. Selasa, (08/7/2025). Menurut analisis Sahlan […]

Ruang.co.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Baru Saja Membuka Mata Kita: 1,6 Miliar Kasus Peretasan di Indonesia – Apa yang Salah dengan Sistem Digital Kita? Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) baru-baru ini merilis data yang benar-benar mencengangkan: 1,6 miliar kasus peretasan tercatat di Indonesia. Angka ini bukan sekadar deretan statistik biasa, melainkan […]

Ruang.co.id – Setelah menunggu sekian minggu akhirnya Musda XI DPD Partai Golkar Jawa Timur mulsi digelar sabtu- minggu 10-11 mei 2025. Dalam Musda yang digelar di hotel Shangri La Surabaya ini dibuka dengan berbagai atraksi kesenian tari dan keseniam ala Jawa Timuran lainnya. Acara pembukaan Musda Golkar ini selain dihadiri ketua umum Golkar Bahlil Lahadalia […]

Ruang.co.id – Para pengusaha ekspor-impor di Indonesia sedang resah. Kebijakan terbaru dari Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BC), Rizal, dinilai merugikan bisnis mereka. Rizal disebut memerintahkan jajarannya untuk menghentikan pemeriksaan kontainer di pelabuhan. Akibatnya, proses pemeriksaan menjadi lebih lama dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi para pengusaha. Salah satu […]

Ruang.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer melalui percepatan revisi UU ASN. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah larangan bagi pejabat untuk mengangkat tenaga honorer. Jika pejabat tetap melanggar aturan ini, mereka dapat menghadapi risiko impeachment oleh DPRD, sebuah langkah drastis yang diusulkan oleh Komisi II DPR RI. […]