Rekam Jejak Frontage Road Waru–Buduran Sidoarjo: Pemkab Kebut di 2026 untuk Ekonomi Baru Sidoarjo

Sidoarjo, Ruang.co.id – Meski proyek Frontage Road Waru–Buduran, Sidoarjo, kembali menjadi sorotan publik, Pemkab Sidoarjo optimis penyelesaiannya dapat tuntas di 2026 ini.

Proyek pembangunan Frontage Road ini, memerlukan perjalanan waktu yang panjang dan cukup melelahkan. Pelbagai permasalahan silih berganti datang dan pergi, menyita perhatian dua kepemimpinan Bupati, yakni Akhmad Muhdlor Ali dan Subandi.

Jalur pendamping arteri Surabaya–Sidoarjo yang digagas dan sempat direalisasi tahun 2021 dikerjakan sebagian sejak Bupati Ahmad Muhdlor Ali, sebelum Bupati Subandi, kini memasuki tahap krusial penyelesaian.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menargetkan, proyek sepanjang sekitar 9,4 kilometer tersebut tuntas pada 2026. Target itu bukan tanpa alasan.

Karena, Frontage road diproyeksikan menjadi penyangga utama mobilitas kendaraan, ketika proyek Flyover Gedangan, yang rencananya mulai dikerjakan pada 2027.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan dokumen perencanaan daerah, koridor Waru–Aloha–Gedangan–Buduran selama ini menjadi salah satu titik kemacetan terpadat. Volume kendaraan pada jam sibuk, tercatat mencapai 2.600 hingga 2.700 satuan mobil penumpang per jam.

Sepeda motor, mendominasi arus kendaraan hingga sekitar 65 persen. Sisanya terdiri dari mobil pribadi, kendaraan logistik, dan angkutan umum. Kondisi tersebut, menyebabkan tingkat kejenuhan lalu lintas mendekati kapasitas maksimum jalan.

Dari penelusuran Ruang.co.id di lapangan dan sumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab. Sidoarjo, Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan, proyek frontage road harus selesai tahun ini. Ia menilai, konektivitas jalur tersebut sangat penting untuk mencegah kemacetan semakin parah saat Flyover Gedangan mulai dibangun.

“Frontage Road Waru–Buduran harus selesai tahun ini agar menjadi jalur alternatif saat pembangunan Flyover Gedangan dimulai,” tegas Subandi.

Menurutnya, penyelesaian proyek tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan. Pemerintah juga harus menuntaskan berbagai persoalan lahan, yang selama ini menjadi penghambat utama.

“Kalau frontage road tidak segera tersambung, arus Surabaya–Sidoarjo berpotensi mengalami gangguan serius terus ketika flyover mulai dikerjakan,” ujarnya.

Relokasi Makam dan Sengketa Lahan Jadi Ujian Terakhir

Investigasi Ruang.co.id menunjukkan, hambatan terbesar proyek bukan berada pada konstruksi jalan. Persoalan utama, justru muncul pada proses pembebasan lahan makam di Desa Krajan Kulon dan Kedungrejo.

Kedua lokasi makam tersebut, sebelumnya tidak masuk dalam penetapan lokasi awal proyek. Akibatnya, proses appraisal dan penentuan nilai ganti rugi, sempat menimbulkan keberatan dari masyarakat sekitar.

Seiring berjalannya waktu yang diselimuti konflik kepentingan kemudian, Pemkab Sidoarjo menyiapkan lahan pengganti di Waru Barat dan Kedungrejo Barat. Kesepakatan relokasi akhirnya tercapai, setelah melalui sejumlah tahapan mediasi.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Mahmud, menyebut seluruh proses administrasi kini memasuki tahap akhir.

“Kami telah menyiapkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk pembangunan jembatan dan penyambungan ruas frontage road yang masih terputus,” katanya.

Mahmud menjelaskan, sebagian besar hambatan lahan telah menemukan titik temu. Relokasi makam yang sebelumnya menjadi kendala, kini bergerak menuju penyelesaian.

“Solusi relokasi makam sudah disepakati bersama masyarakat dan kami tinggal menuntaskan tahapan administrasinya,” ujarnya.

Selain relokasi makam, dalam penelusuran, pemerintah juga menghadapi persoalan sertifikat ganda pada sebagian bidang tanah. Kasus tersebut, bahkan sempat bergulir dalam proses hukum.

Bupati Subandi sempat menugaskan bagian hukum, untuk memastikan tidak ada hambatan legal yang mengganggu percepatan pembangunan.

Di sisi lain, pembangunan jembatan penghubung di Kali Buntung, menjadi pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan. Alasannya, tanpa jembatan tersebut, konektivitas frontage road belum dapat berfungsi secara utuh.

Mengurai Macet dan Membuka Koridor Ekonomi Baru

Selain berfungsi sebagai solusi kemacetan, frontage road diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru di kawasan Waru, Gedangan, hingga Buduran.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki menyebut, keberadaan jalur pendamping tersebut, akan mengurangi beban lalu lintas arteri utama secara signifikan.

“Kami memperkirakan kepadatan lalu lintas di kawasan Aloha dan Gedangan dapat berkurang hingga 30 sampai 40 persen setelah frontage road beroperasi penuh,” ujarnya.

Meski belum rampung tuntas, keberadaan Frontage Road yang sebagian besar sudah terbangun dan belum diresmikan, dapat dilalui oleh pengguna jalan tersebut.

Salah satunya Ahmad Fauzi (38), warga Waru, Sidoarjo, yang setiap hari berkendara motor, bekerja di kawasan industri Gedangan. Dia mengaku merasakan manfaat besar dari keberadaan frontage road. Menurutnya, kemacetan yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan utama di jalur Aloha, kini mulai terurai.

“Dulu saya berangkat kerja harus menyiapkan waktu tambahan sekitar 30 sampai 45 menit, karena macet di Aloha. Sekarang perjalanan jauh lebih lancar, dan waktu tempuh bisa dipangkas cukup banyak. Ini sangat membantu pekerja seperti saya yang setiap hari kerja,” ujarnya.

Ia berharap, pembangunan frontage road dapat diselesaikan secara menyeluruh, agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Siti Nurhayati (46), warga Gedangan, Sidoarjo, usaha kecil yang mulai terdampak positif. Pemilik usaha kuliner rumahan ini, menilai frontage road bukan hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sekitar kawasan yang dilalui.

“Sejak akses jalan semakin lancar, jumlah pembeli yang datang ke tempat jualan kami mulai bertambah. Banyak pengguna jalan yang sekarang lebih mudah berhenti, untuk membeli makanan atau minuman. Kami berharap kawasan ini bisa berkembang menjadi pusat ekonomi baru,” katanya kepada Ruang.co.id, Senin (8/6/2026).

Rudi Hartono (42), pebisnis warga Surabaya, pengguna frontage road Sidoarjo mengaku aktivitas distribusi barang lebih efisien waktu.

Sebagai pengusaha distribusi bahan bangunan, yang rutin mengirim barang ke wilayah Sidoarjo dan Pasuruan, Rudi menilai frontage road memberikan dampak nyata terhadap efisiensi logistik.

“Biasanya kendaraan pengangkut barang sering terjebak kemacetan panjang, terutama pada jam sibuk. Setelah jalur frontage road mulai difungsikan, waktu pengiriman menjadi lebih terukur dan biaya operasional bisa ditekan. Ini keuntungan besar bagi pelaku usaha,” ungkapnya kepada Ruang.co.id, Senin (8/6/2026).

Ia menilai, keberadaan jalur pendamping tersebut akan semakin memperkuat konektivitas kawasan metropolitan Surabaya dan Sidoarjo.

Dewi Anggraini (35), warga Gresik, yang kerap melakukan perjalanan ke Bandara Juanda dan wilayah kota Sidoarjo, untuk keperluan pekerjaan, mengaku kini memiliki alternatif jalur yang lebih nyaman.

“Frontage road membuat perjalanan terasa lebih tertata. Saat menuju Juanda atau ke kawasan Buduran, saya tidak lagi terlalu khawatir terjebak antrean kendaraan yang panjang, seperti beberapa tahun lalu. Dampaknya sangat terasa bagi pengguna jalan dari luar daerah,” tuturnya kepada Ruang.co.id, Sabtu (6/6/2026).

Ia berharap, pemerintah terus meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung, agar manfaat frontage road semakin optimal bagi masyarakat dan dunia usaha.

Keempat narasumber tersebut memperlihatkan bahwa, frontage road tidak hanya dipandang sebagai solusi pengurai kemacetan di kawasan Waru, Gedangan, hingga Buduran. Tetapi juga mulai dirasakan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi baru, yang mendukung aktivitas pekerja, pelaku usaha, hingga pengguna jalan lintas daerah.

Analisis Akademik Perkuat Proyeksi Ekonomi Baru Sidoarjo

Sebuah artikel ilmiah yang pernah dipublikasikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menegaskan bahwa, pembangunan transportasi harus dilakukan secara terintegrasi.

Dosen Administrasi Publik Umsida, Dr. Fitri Ambarwati, M.AP, dalam artikel itu menilai, keberhasilan infrastruktur transportasi tidak hanya ditentukan pembangunan fisik.

“Pembangunan transportasi membutuhkan sinergi pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi agar manfaatnya berkelanjutan,” ungkapnya dalam kajian akademik Umsida.

Menurutnya, kemacetan perkotaan tidak bisa diatasi hanya dengan penambahan infrastruktur. Diperlukan perencanaan berbasis data, dan evaluasi berkelanjutan.

“Perguruan tinggi memiliki peran penting menyediakan kajian ilmiah untuk mendukung kebijakan transportasi daerah,” jelasnya.

Kajian tersebut, juga menyoroti meningkatnya mobilitas masyarakat akibat pertumbuhan kawasan industri dan permukiman. Kondisi itu, menuntut hadirnya sistem transportasi yang lebih efektif.

Dalam kajian akademisi Umsida itu pula berpendapat, menekankan pentingnya integrasi antarpemangku kepentingan.

“Koordinasi dan sinkronisasi seluruh pihak menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan transportasi perkotaan,” tulis kajian tersebut.

Sejumlah simulasi transportasi menunjukkan waktu tempuh Surabaya–Sidoarjo, berpotensi turun signifikan, setelah frontage road dan Flyover Gedangan beroperasi.

Distribusi kendaraan logistik, diperkirakan menjadi lebih lancar. Aktivitas ekonomi masyarakat pun, berpeluang meningkat.

Bappeda dan sejumlah kajian akademik memperkirakan kawasan Waru, Gedangan, hingga Buduran dapat berkembang menjadi koridor ekonomi baru. Pertumbuhan UMKM, jasa logistik, usaha kuliner, hingga sektor properti diprediksi ikut terdorong.

Dengan demikian, proyek frontage road bukan hanya pembangunan jalan. Di balik proses relokasi makam, penyelesaian sengketa lahan, dan pembangunan jembatan, tersimpan harapan besar untuk memutus rantai kemacetan, yang selama bertahun-tahun membebani masyarakat Sidoarjo dan Surabaya.

Kini, seluruh perhatian tertuju pada tahun 2026. Tahun yang akan menentukan, apakah proyek strategis tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan mobilitas, dan membuka babak baru pertumbuhan ekonomi kawasan?.

(Sumber rujukan penulis berita: artikel kajian transportasi perkotaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), data Dishub Sidoarjo, Bappeda Sidoarjo, Dinas PU BMSDA Sidoarjo, serta hasil sidak Bupati Sidoarjo tahun 2026 terkait Frontage Road Waru–Buduran).