Ruang.co.id – Wacana pembentukan badan pembina BUMD yang dicetuskan fraksi partai Golkar, dinilai perlu direalisasikan. Sebab selama ini BUMD di bawah kendali badan perekonomian Pemprov Jatim. Sedangkan tugas badan perekonomian juga berat dan tidak hanya menangani BUMD saja.
Menurut anggota DPRD Jatim Adam Rusydi, dirinya sebagai pribadi anggota dewan dan tidak mewakili komisi C setuju dengan wacana dibentuknya badan pembina BUMD tersebut. Karena selama ini, BUMD dibawah naungan Biro perekonomian. Sedangkan biro perekonomian sendiri tugasnya juga berat menjaga inflasi dan deflasi serta membuat kebijakan- kebijakan strategus dan banyak lagi. Sehingga, BUMD perlu badan khusus yang mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap BUMD sebagai pilar bisnis Pemprov.
“Bicara BUMD sama dengan bicara bisnis. Sehingga perlu adanya penanganan khusus bagaimana bisnis to bisnis milik Pemprov ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan suatu bidang khusus yang membawahi untuk membinanya, ujar legislator dari fraksi Golkar itu saat dijumpai di ruang kerjanya. Kamis, (31/7/2025).
Badn tersebut harus berabggotakan orang- orang yang paham tentang bisnis dan badan itu dipimpin harus pejabat setingkat kepala dinas.
Lebih jauh, Adam mengatakan bahwa, sampai hari ini semua BUMD di Jawa Timur sudah deviden kecuali satu Apkrindo. Meskipun skalanya ada yang kelas A atau kelas B. Serta ada BUMD yang semula satu perusahaan kemudian membuat anak perusahaan yang membuat penanganan harus bertambah.
“Intinya jika wacana Badan Pembina BUMD nanti bisa terealisasi, pasti kondisi BUMD- BUMD di Jatim akan tumbuh dengan baik dan perusahaan akan semakin sehat untuk meningkatkan PAD Jawa Timur,” pungkas politikus yang juga menjabat sebagai ketua DPD partai Golkar Sidoarjo ini menjelaskan.
