Surabaya, Ruang.co.id – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPJ), Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan ke Asrama Haji Surabaya pada Selasa (7/1/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan fasilitas dan pelayanan ibadah haji, sekaligus mendorong pengembangan fungsi asrama haji agar berdampak positif bagi perekonomian dan peradaban bangsa.
Dahnil menyampaikan harapannya agar Asrama Haji Surabaya menjadi model pengelolaan asrama haji yang mampu mengintegrasikan aspek ritual, ekonomi, dan peradaban. “Amanat Presiden, asrama haji tidak hanya difungsikan saat musim haji. Asrama haji harus memiliki fungsi ekonomi yang lebih luas, menjadi pusat pengembangan peradaban Indonesia, baik dari sisi ekonomi, peradaban, maupun keagamaan,” tegas Dahnil.
Dalam kunjungannya, Dahnil juga bersilaturahmi dengan perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ia menekankan pentingnya peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai ujung tombak pembinaan jamaah haji. “KBIH adalah kepanjangan tangan BPJ dalam membina jamaah secara langsung. Keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari keberangkatan dan kepulangan jamaah, tetapi juga dari dampak ekonomi dan nilai-nilai kebangsaan yang terbangun,” ujarnya.
Salah satu fokus pengembangan ekonomi yang dibahas adalah potensi pemotongan hewan kurban (dam) di dalam negeri. “Rata-rata jamaah haji membayar dam sekitar Rp 200.000. Jika dikalikan dengan jumlah jamaah haji, ini potensi ekonomi yang besar. Kami berharap ada fatwa dari MUI, NU, dan Muhammadiyah yang memperbolehkan pemotongan dam di dalam negeri, sehingga dapat mendorong perekonomian lokal, khususnya pada masa Idul Adha,” jelasnya.
Dahnil juga mendorong UMKM Indonesia untuk lebih maksimal dalam memasok kebutuhan jamaah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. “Komoditas pertanian dan bumbu-bumbu Indonesia bisa lebih banyak digunakan di Arab Saudi. Ini akan meningkatkan nilai ekspor dan perekonomian nasional,” tambahnya.
Dahnil menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam ibadah haji. “Para pendiri NU dan Muhammadiyah terinspirasi oleh nilai-nilai kebangsaan setelah menunaikan ibadah haji. Kami berharap para ulama dapat membantu mendefinisikan makna haji mabrur yang lebih luas, mencakup kesalehan pribadi dan sosial, serta kontribusi bagi bangsa dan negara,” tuturnya.
Terkait biaya haji, Dahnil memastikan bahwa BPJ terus memantau dan menjamin transparansi serta akuntabilitas seluruh komponen biaya. “Sesuai perintah Presiden, kami melakukan monitoring dan memastikan semua komponen biaya haji transparan dan akuntabel. Beberapa komponen sudah berhasil dikurangi, termasuk penerbangan dan akomodasi,” kata Dahnil.
Ia menjelaskan bahwa upaya pengurangan biaya dilakukan melalui peningkatan kompetisi di antara penyedia jasa. “Penerbangan haji tidak lagi didominasi oleh penerbangan Saudi dan Garuda. Kehadiran swasta lain akan menciptakan kompetisi dan menekan harga tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” tandasnya.
Pengurangan biaya juga menyasar aspek catering dan akomodasi. Meskipun penurunan biaya haji belum signifikan, Dahnil optimistis bahwa upaya tersebut akan memberikan manfaat besar bagi jamaah. “Penurunan biaya haji, meskipun baru sekitar Rp 600.000, tetap berarti bagi jamaah. Kami akan terus berupaya menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan nilai-nilai ibadah,” pungkasnya.
