Dai Jadi Garda Depan JKN, BPJS Kesehatan dan MUI Gelar Tasbih JKN

Ruang.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar kegiatan Tasbih JKN di Gedung MUI Jawa Timur, Senin (29/6), dengan melibatkan para dai dan daiyah sebagai garda terdepan edukasi program Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan menjadikan insan dakwah sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang benar mengenai hak dan kewajiban kepesertaan JKN, mengingat masih tingginya kesenjangan pemahaman di tengah masyarakat.

Hingga 31 Mei 2026, jumlah peserta JKN tercatat mencapai 285,25 juta jiwa atau 98,94 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 82,78 persen.

“Melalui Tasbih JKN kami ingin membangun gerakan bersama agar insan dakwah menjadi Garda Terdepan JKN dalam menyampaikan informasi yang benar, membangun kesadaran hidup sehat, serta mengajak masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN,” ujar Akmal di sela kegiatan Tasbih JKN, Senin (29/6).

Baca Juga : BPJS Kesehatan Buka Posko Mudik Lebaran di Terminal Purabaya, Dirut: “Terhadap Pemudik Emergency Dahulukan Langsung Tangani”

Akmal mengungkapkan, tantangan terbesar saat ini adalah belum meratanya akses informasi dan pemanfaatan layanan digital yang belum optimal di berbagai daerah. Karena itu, peran ulama dan dai menjadi sangat strategis untuk menjangkau komunitas yang selama ini sulit terpapar informasi resmi mengenai program JKN.

Wakil Ketua MUI sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah BPJS Kesehatan, M. Cholil Nafis, menegaskan bahwa Program JKN sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Menurutnya, menjaga kesehatan merupakan bagian dari maqashid syariah dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs), sedangkan membayar iuran JKN adalah bentuk tolong-menolong yang bernilai ibadah.

“Kami ingin memastikan bahwa Program JKN sesuai dengan syariat Islam sehingga umat Islam perlu mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tegas Cholil Nafis di lokasi yang sama.

Baca Juga : Dewan Pengawas BPJS Apresiasi Pelayanan Prima RS Bhayangkara Surabaya Tanpa Diskriminasi Pasien

Cholil Nafis juga menyoroti masih banyaknya pekerja sosial keagamaan seperti takmir masjid, ustaz, guru pesantren, hingga pengurus organisasi keagamaan yang belum memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. MUI pun tengah menyiapkan fatwa yang mendorong lembaga zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu pembayaran iuran JKN bagi kelompok masyarakat rentan yang belum terlindungi.

“Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi salah satu indikator utama kemajuan bangsa selain pendidikan dan ekonomi,” tambahnya.

Program JKN dibangun dengan prinsip gotong royong, di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit, sementara peserta yang mampu turut membantu masyarakat kurang mampu.

Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bidang Administrasi Umum, Akhmad Jazuli, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Tasbih JKN. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu mengetuk kesadaran masyarakat bahwa kepesertaan JKN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari ibadah sosial yang mencerminkan semangat saling tolong-menolong.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh kegiatan Tasbih JKN karena mampu memperkuat kesadaran masyarakat bahwa Program JKN merupakan bagian dari nilai-nilai ibadah dan gotong royong,” ujar Akhmad Jazuli.

BPJS Kesehatan berharap melalui sinergi dengan MUI dan para insan dakwah, informasi mengenai program JKN dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah dengan akses informasi terbatas. Dengan demikian, target Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dapat segera terwujud sepenuhnya.