korupsi

Sidoarjo, Ruang.co.id – Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Dwi Hary Soeryadi, berkomitmen untuk membersihkan pencatatan utang usaha masa lampau yang terdeteksi fiktif, demi menyelamatkan uang rakyat dan menjaga marwah perusahaan. Langkah berani ini diambil setelah manajemen menemukan tumpukan “utang hantu” periode 2012-2015 yang tidak memiliki dasar dokumen sah. Dwi menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang […]

Ruang.co.id – Langkah tegas penegakan hukum di Jawa Timur kembali menunjukkan hasil nyata dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil mengamankan aset senilai sangat besar yang terkait dengan sebuah dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan pelabuhan. Selasa, (09/12/2025). Aset yang disita mencapai Rp47,28 miliar dan USD 421.046 dari kasus yang menjerat PT Delta […]

Sidoarjo, Ruang.co.id – Di bawah terik matahari Kabupaten Sidoarjo, ribuan juru parkir (jukir) resmi dari Pemkab. Sidoarjo melalui OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Sidoarjo, mengenakan seragam oranye lusuh, terus memungut receh demi receh retribusi dari pengguna jalan. Namun, uang keringat yang mereka kumpulkan, kini terancam menguap di tengah sengkarut KSO (Kerja Sama […]

Ruang.co.id – Air mata masyarakat Jawa Timur kembali tumpah ketika nama Syaiful Rahman, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode 2015–2019, kembali tercatat sebagai tersangka baru. Ironisnya, penetapan ini terjadi saat ia masih menjalani belum genap 2 tahun dari vonis 7 tahun penjara, terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2018 dengan […]

Ruang.co.id – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan RPHU Kabupaten Lamongan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Persidangan dengan nomor perkara 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby ini menyoroti komitmen pihak terdakwa dalam mematuhi seluruh proses hukum yang berlaku. Sidang ini menjadi momen penentuan bagi kelanjutan proses peradilan kasus korupsi tersebut. Kuasa hukum terdakwa berinisial DMA, […]

Surabaya, Ruang.co.id — Massa dari lima elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jawa Timur memadati halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Kamis (14/8/2025). Mereka menggelar aksi demonstrasi menuntut pemecatan Kepala Dinkop UMKM Jatim, menyusul dugaan korupsi dalam pengadaan tiga paket penyelenggaraan acara. Kelima LSM tersebut adalah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat […]

Dr. Hufron., S.H., M.H. Dosen Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Sekretaris Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur Ruang.co.id – Kenaikan PBB-P2 sebesar 250 yang diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025, memicu rakyat Pati melakukan unjuk rasa di alun-alun pada Rabu (13/08/2025). Walaupun pada akhirnya Bupati Kabupaten Pati (Sudewo) […]

Ruang.co.id – Persidangan kasus dugaan korupsi proyek Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Lamongan di Pengadilan Tipikor Surabaya semakin menguak kelemahan mendasar dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum. Sidang yang seharusnya menguatkan posisi jaksa penuntut umum justru mempertanyakan validitas dakwaan terhadap Moch. Wahyudi, terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut. Dalam sidang […]

Ruang.co.id – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong – dua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi – telah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan ahli hukum. Prof. Dr. Hufron, pakar hukum tata negara Universitas 17 Agustus Surabaya, menyatakan keprihatinan mendalam atas langkah ini. “Ini adalah preseden berbahaya […]

Sidoarjo, Ruang.co.id — Bayangkan jika tanah yang seharusnya menjadi lumbung harapan warga justru berubah menjadi ladang bancakan segelintir orang. Itulah kisah pahit yang kini tengah menyeret empat tokoh penting dalam kasus korupsi penjualan tanah milik Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Kini, kasus tersebut memasuki babak baru. Penyidik Kejari Sidoarjo menyatakan pelimpahan perkara ke tahap II […]