Gus Yahya: “Niatku Ora Kliru” Jawab Isu Intervensi Prabowo di Muktamar NU

Jombang, Ruang.co.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan keyakinannya menghadapi kontestasi kepemimpinan pada Muktamar Ke-35 NU. Pernyataan itu disampaikan di sela rangkaian pembukaan Muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026).

Seusai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara pembukaan, Gus Yahya dicecar pertanyaan awak media mengenai keputusannya tetap maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Ia menjawab singkat dan tenang.

“Allahu Robbuna. Niatku ora kliru,” ujarnya.

Gus Yahya menilai keputusan itu merupakan bagian dari tanggung jawab khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Baginya, kontestasi dalam muktamar adalah mekanisme wajar dalam organisasi sebesar NU.

Tidak Ada Alasan Rasional Prabowo Intervensi NU

Gus Yahya turut menanggapi isu yang menyebut Presiden Prabowo tidak menghendaki dirinya kembali menjabat. Menurutnya, isu itu sulit diterima akal sehat.

“Informasi tidak masuk akal. Prabowo tidak dalam posisi seperti Soeharto, lingkungan politik juga tidak sama,” katanya.

Ia menambahkan, intervensi terhadap proses internal NU justru akan merugikan posisi politik Presiden. Hubungan dirinya dengan Prabowo juga berbeda jauh dengan relasi Gus Dur dan Soeharto.

“Posisi saya terhadap Prabowo tidak sama dengan posisi Gus Dur terhadap Soeharto. Saya kooperatif, bahkan supportif,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai tidak ada alasan rasional bagi Presiden untuk menolak dirinya.

Jika Ada yang Mencatut Nama Presiden

Gus Yahya juga merespons dugaan pengumpulan pengurus NU oleh pihak tertentu dari lingkungan pemerintahan. Mereka disebut meminta dukungan agar tidak memilih dirinya, bahkan disertai iming-iming uang.

“Kalau ada anak buah Prabowo bermanuver mencatut Prabowo, semestinya Prabowo menegur, bila perlu memberi sanksi,” ujarnya.

Ia menduga tindakan semacam itu justru mengorbankan nama Presiden untuk agenda pribadi. Apalagi jika dilakukan secara terbuka, koreksi pun seharusnya terbuka.

“Mereka mengorbankan Prabowo untuk agenda mereka sendiri. Karena mereka melakukan dengan blatant dan terbuka, mestinya teguran dan sanksi juga terbuka,” lanjutnya.

Percaya Integritas PWNU dan PCNU

Soal isu politik uang dalam muktamar, Gus Yahya mengaku yakin penuh pada integritas pengurus wilayah dan cabang. Ia menyebut mereka bukan orang-orang yang bisa dibeli.

“PW dan PC adalah kader-kader. Bukan pedagang, apalagi maling,” ucapnya.

Ia menilai para pengurus tingkat wilayah dan cabang memiliki kesetiaan serta komitmen moral terhadap organisasi.

“Mereka punya nurani dan kesetiaan terhadap organisasi. Mereka akan melindungi komitmen moral mereka dari ancaman apa pun, apalagi sekadar uang,” tuturnya.

Ketika ditanya optimismenya terhadap sikap PWNU dan PCNU, ia menjawab lugas.

“Ya. Haqqul yaqin,” ucapnya.

Tanggung Jawab Masing-Masing

Terkait manuver sejumlah tokoh seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf, Gus Yahya memilih tidak campur tangan. Ia menilai setiap orang memikul tanggung jawabnya sendiri.

“Buat apa? Tanggung jawab masing-masing, hisab masing-masing,” tegasnya.

Ia juga menyinggung kaidah fikih yang pernah ia sampaikan, man ista’jala syaian qabla awanihi ‘uqiba bihirmanihi. Namun saat diminta menjelaskan konteksnya dalam dinamika muktamar, ia merespons santai.

“Itu konsumsi kiai. Yang bukan kiai tidak wajib paham,” ujarnya.

Islah Tuntas, Jaga Martabat NU

Soal hubungan dengan Rais Aam dan jajaran Syuriyah, Gus Yahya memastikan proses islah sudah selesai.

“Tuntas. Buktinya sepakat muktamar,” katanya.

Menjelang muktamar, ia mengingatkan seluruh peserta menjaga niat dan disiplin organisasi.

“Tata niat yang benar dan disiplin jangan sampai bertindak menciderai martabat NU,” pesannya.

Gus Yahya menegaskan, muktamar harus menjadi momentum menata kembali kehormatan jam’iyah. Berbagai manuver yang mencatut nama Presiden, menurutnya, tidak layak dianggap sebagai sikap resmi kepala negara.

Bagi Gus Yahya, Muktamar Ke-35 NU merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang menentukan arah jam’iyah. Ia berharap seluruh proses berjalan bersih, menjaga martabat NU, dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas segalanya.