Tolak Penggusuran Balai Besar Brantas, PKL Pepelegi Gelar Istighotsah untuk Menuntut Solusi yang Adil

Sidoarjo, Ruang.co.id – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang tepi sungai Pepelegi, Kecamatan Waru, Sidoarjo, menggelar acara Istighotsah bersama pada Senin malam (17/2/2025). Acara ini merupakan bentuk protes terhadap upaya penggusuran yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Dalam doa bersama tersebut, mereka berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dapat mempertimbangkan nasib mereka dan mencari solusi yang lebih baik.

Para PKL yang telah berjualan di kawasan tersebut selama lebih dari 30 tahun merasa tidak adil jika harus digusur begitu saja. Tito Pradopo, seorang tokoh warga yang turut hadir dalam acara Istighotsah, mengatakan bahwa selama ini hubungan mereka dengan Pemkab Sidoarjo, termasuk Satpol PP, sangat baik. Tito mengajak semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

“Kami mohon BBWS tidak serta-merta membenturkan pemangku kepentingan Sidoarjo dengan warga PKL. Ayo duduk bersama dan temukan solusi, jangan hanya sekadar memerintahkan penggusuran. Kami ingin para PKL ini bisa naik kelas menjadi bagian dari program UMKM Pemkab Sidoarjo,” ujar Tito, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sidoarjo.

Sebagian besar PKL di Pepelegi sudah berjualan di sana sejak tahun 1995 dan merasa bahwa keberadaan mereka tidak pernah mengganggu lingkungan. Bahkan, mereka secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Buyung Ampera Daeng Siruah, Ketua Paguyuban PKL Pepelegi, menegaskan bahwa mereka tidak keberatan jika ada solusi untuk relokasi, namun penggusuran secara sepihak tanpa solusi jelas tidak dapat diterima.

“Surat yang diterima dari BBWS Brantas meminta kami untuk pindah secara mandiri, padahal kami sudah puluhan tahun menghidupi keluarga dari sini. Kami juga ikut membantu menjaga kebersihan sungai Pepelegi,” ungkap Buyung dengan penuh kekecewaan.

Pihak BBWS Brantas sendiri menilai bahwa keberadaan PKL di sempadan sungai merupakan salah satu penyebab terhambatnya normalisasi sungai, yang menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut. Namun, PKL dan warga setempat menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa selama ini tidak ada masalah banjir di sekitar lokasi mereka. Bahkan, banjir yang terjadi tahun ini juga melanda banyak wilayah lain di Sidoarjo, yang disebabkan oleh fenomena rob.

Normalisasi sungai menjadi salah satu solusi yang digalakkan pemerintah untuk mengatasi masalah banjir. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki aliran sungai, mengurangi sedimentasi, serta meningkatkan kualitas air. Namun, dalam pelaksanaannya, normalisasi sungai kerap menimbulkan konflik dengan warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Pendekatan yang kurang komunikatif antara pihak terkait dan warga menjadi salah satu faktor pemicu permasalahan tersebut.

Diharapkan bahwa pihak BBWS Brantas dan Pemkab Sidoarjo dapat lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan warga dan pedagang kaki lima, serta mencari solusi yang lebih adil. Para PKL Pepelegi siap berdialog untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak, tanpa harus merugikan mata pencaharian mereka.