SPPG Mangkir Hearing DPRD Sidoarjo, Korban keracunan Kecam Keras BGN dan Satgas MBG
- account_circle Ruang Nurudin
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak
DPRD Sidoarjo menggelar hearing mengusut tuntas tragedi ratusan santri dan siswa keracunan MBG, dan kecam BGN, Satgas MBG, dan SPPG mangkir. (Din)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sidoarjo, Ruang.co.id – Ruang Sidang DPRD Sidoarjo, memanas sejak awal, pada Kamis siang, 3 September 2026, saat jajaran legislatif menggelar hearing pengawasan mendalam. Rapat mendengarkan jeritan hati anak – anak santri dan siswa beserta orang tua, terkait keracunan massal.
Tragedi pilu melukai ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam serta murid-murid sekolah di Kecamatan Tanggulangin. Mereka mendadak mual hingga muntah usai mengonsumsi santapan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lembaga dewan memanggil para pihak terkait, namun yang hadir hanya dari jajaran Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, guna membongkar benang kusut tata kelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah yang bermasalah.
Semua parlemen mengaku kecewa berat, dan meluapkan amarah kecaman kerasnya kepada pihak perwakilan Korwil BGN, Satgas MBG, dan koordinator dan perwakilan SPPG di Sidoarjo. Amarah besar itu terlampiaskan dalam forum hearing secara terbuka.
Hasil investigasi membeberkan, olah makanan dimulai sejak tengah malam pukul 00.00 WIB, namun kotak ompreng kloter terakhir baru terdistribusi pukul 11.00 WIB. Jeda waktu panjang memicu pembusukan zat.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M. Dhamroni Chudlori, mengatakan forum rapat evaluasi digelar guna mencari akar penyebab bencana. Ia meminta audit menyeluruh demi keselamatan anak didik.
“Kita mengundang semua pihak bersama-sama mencari akar persoalan yang sebenarnya terjadi agar tidak terulang lagi,” ujar M. Dhamroni Chudlori tegas di depan ruang sidang dengar pendapat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Hinu Tri Sulistijorini Ririn, mengungkapkan gejala awal mulai dirasakan santri. Makanan yang tiba siang hari langsung memicu reaksi keracunan sore harinya.
Petugas medis PSC bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan evaluasi pertolongan darurat. Armada ambulans meraung-raung melarikan ratusan santri yang lemas tak berdaya menuju fasilitas kesehatan terdekat.
Perwakilan Dispendikbud Sidoarjo menjelaskan bahwa penyisiran lapangan menemukan aroma tak sedap di sekitar area pengolahan dapur SPPG. Saluran pembuangan got atau selokan bawah tempat pencucian ompreng berbau menyengat.
Berikut adalah rekapitulasi data resmi penanganan medis dan pemetaan operasional dapur pelayanan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang berhasil dihimpun tim investigasi:
Data Rekapitulasi Penanganan Kasus Keracunan MBG Tanggulangin
Parameter Data Korban & Fasilitas Jumlah / Keterangan Sumber Data Resmi
Total Pasien Terdampak 730 Orang Dinas Kesehatan Sidoarjo
Pasien Rawat Jalan / Pulang 706 Pasien Dinas Kesehatan Sidoarjo
Pasien Masih Rawat Inap (MRS) 23 Pasien Dinas Kesehatan Sidoarjo
Pasien Dalam Observasi Medis 10 Pasien Dinas Kesehatan Sidoarjo
Lembaga Sekolah Terdampak 18 Sekolah Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Total SPPG Beroperasi 153 dari 176 Unit Dinas Kesehatan Sidoarjo
SPPG Memiliki SLHS 110 Unit Dapur Dinas Kesehatan Sidoarjo
Data memvalidasi dampak masif pencemaran hidangan MBG, akibat keterlambatan pasokan serta belum meratanya kepemilikan izin Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada ratusan penyedia dapur catering.
Dalam aspek payung hukum, pengelolaan pangan wajib menaati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Permenkes Nomor 14 Tahun 2021. Regulasi ini mewajibkan kelayakan higiene sanitasi demi menjamin keselamatan konsumsi publik.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Usman, melontarkan kritik amat tajam atas pengawasan dinas yang dinilai sangat ceroboh. Ia menyangsikan pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Saya berani pastikan IPAL-nya tidak memenuhi standar yang benar – benar aman, paling tidak lebih sepuluh dapur yang benar,” cecar H. Usman berapi-api.
Sorotan tidak kalah pedas datang dari Pembina Komisi B DPRD Sidoarjo, Supriyono. Ia menilai ada unsur kelalaian sengaja yang berisiko merenggut nyawa anak-anak penerima program.
“Ada unsur kesengajaan meloloskan izin dapur tanpa IPAL dan SLHS, ini harus diproses tegas ke jalur hukum,” cetus Supriyono menuntut pertanggungjawaban.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, menyoroti ketiadaan ahli gizi dan pengawasan sangat lemah, saat olah makanan dini hari. Hal itu berpotensi merusak higienitas makanan.
“Harus ada SOP ketat yang dipatuhi seluruh SPPG agar penyajian berisiko tinggi ini tidak diulang,” tekan Bangun Winarso.
Dari jajaran Komisi B, Wakil Ketua Kusumo Adi Nugroho menyayangkan absennya pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) Sidoarjo. Ia mendesak tindakan sanksi penutupan tempat usaha bermasalah.
“Kita harus berani menutup SPPG yang tidak memenuhi syarat selamanya agar ada efek jera,” tandas Kusumo Adi Nugroho.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, mengingatkan pentingnya peran satgas daerah dalam memantau bahan baku. Pengawasan rantai pasok lokal amat vital menjaga keamanan bahan pangan.
“Satgas Sidoarjo harus berjalan melakukan pemantauan mutu gizi dan evaluasi SOP pengolahan dari awal,” ungkap Bambang Pujianto.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Zahlul Yussar, mendesak adanya pendampingan trauma healing bagi korban. Banyak santri kini ketakutan hingga trauma berat untuk sekadar makan nasi.
“Perlu pendampingan psikologis masif karena banyak siswa trauma dan takut makan akibat peristiwa ini,” usul Zahlul Yussar penuh simpati.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Kasipah, mengecam keras lemahnya sistem kontrol gizi. Ibu-ibu wali murid merasa sangat terpukul melihat derita anak-anak mereka yang terbaring sakit.
“Kalau ditemui SPPG tidak sesuai standar harus berani ditutup, jangan korbankan kesehatan anak-anak kita,” pangkas Kasipah penuh haru.
Kecaman keras kembali datang dari Dhamroni, sang pemimpin dengar pendapat. “Masak tidak ada satupun dari mereka yang mewakili datang kesini, meskipun saat ini sedang mendampingi BGN Pusat. Apa mereka menyepelekan dan meremehkan DPRD?,” tandasnya.
Seluruh anggota dewan di penghujung hearing, sepakat merekomendasikan audit operasional total terhadap seluruh SPPG Sidoarjo. Langkah ini diambil, demi melindungi keselamatan jiwa generasi muda serta anak didik di sekolah.
Rapat diakhiri, dengan kesepakatan DPRD Sidoarjo membentuk tim audit operasional independen. Dewan juga memanggil paksa pihak Korwil BGN, Satgas MBG, dan SPPG di Sidoarjo, pada pertemuan dengar pendapat lanjutan pekan depan.
- Penulis: Ruang Nurudin
