Mahkamah Agung
Pilu Nasib Tanah Sengketa Surabaya Disulap Jadi Bisnis Kost
- calendar_month Senin, 15 Sep 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Kondisi pilu menyelimuti proses hukum atas sebidang tanah sengketa di Surabaya yang justru dialihfungsikan menjadi bisnis kost menguntungkan. Pemohon eksekusi mendesak Pengadilan Negeri Surabaya segera menerbitkan penetapan eksekusi mengingat putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap. Desakan ini semakin menguat karena pihak tergugat diduga melakukan perlawanan hukum dengan mengubah fungsi lahan serta mempromosikannya […]
Kontroversi Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Pakar Hukum Soroti Akankah Keadilan Dipertaruhkan?
- calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
- 0Komentar
Ruang co.id – Pemberian abolisi terhadap bebasnya Thomas Lembong dari tuntutan pidana korupsi, dan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto mencuat ke ruang publik, memantik perdebatan etik, hukum, dan moral di tengah semangat pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi pasca rezim. Ahli hukum pidana magister lulusan Univ. Airlangga (Unair), Abd. Gofur, SH., MH., memberikan pandangan tajam yang menyentuh […]
Amnesti dan Abolisi untuk Kasus Korupsi: Preseden Baru atau Intervensi Politik? Ini Analisis Prof. Dr. Hufron
- calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong – dua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi – telah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan ahli hukum. Prof. Dr. Hufron, pakar hukum tata negara Universitas 17 Agustus Surabaya, menyatakan keprihatinan mendalam atas langkah ini. “Ini adalah preseden berbahaya […]
APHTN-HAN Jatim Soroti Revisi Tata Tertib DPR! Apakah Kewenangan DPR untuk Mencopot Pejabat Negara Konstitusional?
- calendar_month Senin, 10 Feb 2025
- 0Komentar
Ruang.co.id – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jawa Timur menggelar webinar nasional kerjasama dengan Univ Wisnuwardhana, 9 Februari 2025. Membahas isu penting tentang revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Salah satu topik utama yang diangkat adalah kewenangan DPR untuk mencopot pejabat negara melalui peraturan tata tertib […]
