DPRD Surabaya Minta Indikator Terukur untuk Bendera Hitam Kampung Pancasila
- account_circle Mascim
- calendar_month Senin, 14 Sep 2026
- print Cetak
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Poin Berita :
- DPRD Surabaya merespons rencana Wali Kota Eri Cahyadi menyiapkan bendera hitam bagi perangkat daerah yang gagal membina Kampung Pancasila.
- Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta evaluasi disertai indikator terukur agar penilaian objektif.
- Evaluasi harus melihat penyebab kegagalan dan diikuti pembinaan, bukan sekadar memberi label berhasil atau gagal.
Ruang.co.id – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, merespons rencana Wali Kota Eri Cahyadi yang menyiapkan bendera hitam bagi perangkat daerah gagal membina Kampung Pancasila. Ia menilai evaluasi berbasis capaian bisa memacu kinerja ASN, asal indikatornya jelas dan objektif.
Menurut politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, Kampung Pancasila harus membawa perubahan nyata bagi warga. ASN yang membina wilayah tidak cukup bekerja administratif, tetapi harus turun memahami persoalan di tingkat RW. “Jangan sampai ASN hanya hadir secara administratif, tetapi tidak memahami persoalan warga di RW yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya, Senin (14/9/2026).
Cak Yebe menegaskan indikator keberhasilan perlu ditetapkan lebih dulu. “Kalau bendera hitam ini menjadi instrumen evaluasi, saya kira bagus untuk memacu kinerja ASN. Tapi harus jelas dulu indikator keberhasilannya, jangan sampai penilaian hanya berdasarkan subjektivitas atau kesan sesaat,” ujarnya.
Ia juga meminta bendera hitam tidak langsung dipahami sebagai hukuman. Evaluasi mesti melihat penyebab kegagalan, termasuk kemungkinan masalah koordinasi, program, atau kondisi masyarakat. “Kalau kemudian kepala dinas terkena evaluasi karena wilayah binaannya tidak berkembang, tentu harus dilihat dulu apa penyebabnya,” tegasnya.
Komisi A DPRD Surabaya mendukung penguatan keterlibatan ASN di masyarakat. Namun, evaluasi harus diikuti pembinaan dan target perbaikan. “Jangan hanya memberikan bendera hitam, tetapi setelah itu tidak ada perbaikan. Harus ada evaluasi, pendampingan, target perbaikan, kemudian diukur kembali,” pungkas Cak Yebe.
- Penulis: Mascim
