Polemik Kyai Lodra Guncang Festival Reog Nasional 2026, Ini Penjelasan Ketua Dewan Jurinya  

Ruang.co.id – Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP XXXI yang belum lama digelar tahun ini, masih menyisakan polemik. Kemenangan kelompok Kyai Lodra sebagai juara 1 (Penyaji terbaik), masih menjadi perbincangan dan menuai sorotan publik, dan memunculkan pertanyaan serius tentang integritas penjurian.

Pekan kemarin di Surabaya, Sukatno, S.Sn., MM., Ketua Dewan Juri FNRP XXXI, menegaskan, “Dalam sebuah kompetisi, hasil penilaian tidak selalu memuaskan semua pihak. Apalagi jika muncul indikasi mencurigakan, itu menambah runyam.”

Ia menambahkan bahwa tingkat kompetisi sangat ketat. “Formulanya tetap Reog Ponorogo. Semua peserta sudah ahli, sehingga mencari kekuatan masing-masing tidak mudah,” ujar Budayawan senior, yang juga mantan Kepala Anjungan Jawa Timur di Taman Mini Indonesia Indah.

Kriteria penilaian sebenarnya sudah jelas. “Kepenarian mencakup wiraga, wirama, dan wirasa. Lalu aspek koreografi menilai kreativitas, komposisi, dramatika, serta pengolahan ruang,” jelas mantan Kepala Taman Budaya Jawa Timur ini.

Namun, kesalahan kecil hampir selalu terjadi. “Trouble kecil itu ada di semua kelompok. Selama tidak mengganggu artistik, masih bisa ditoleransi,” katanya.

Meski begitu, dugaan lobi tetap mencuat. “Saya pernah diminta untuk meninjau latihan atau diberi video proses. Tapi saya menolak. Itu bagian dari standar etik saya,” tegasnya lagi.

Ia mengakui pernah dirayu untuk kembali menjadi juri setelah sempat menolak. “Tahun lalu saya sudah off, tapi tahun ini diminta lagi. Saya tidak mengharapkan dinamika dramatis seperti ini,” ungkapnya.

Masyarakat pun mempertanyakan hasil akhir. “Ada yang menilai Kyai Lodra layak juara, ada yang tidak. Sistem ranking kumulatif menentukan pemenang. Walau satu juri memberi ranking tertinggi, jika totalnya lebih besar, posisinya tetap di bawah,” jelasnya kembali.

Harapan ke depan, menurutnya, adalah evaluasi menyeluruh. “Juri harus dipilih karena kemampuan dan integritas. Kadang ada yang tahan godaan, kadang tidak. Itu dinamika yang harus diantisipasi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya independensi. “Sejak awal saya bersedia jadi juri dengan syarat tidak ada intervensi. Kalau ada, saya lebih baik pulang,” tegasnya.

Pungkas Sukatno budayawan senior, polemik ini menjadi refleksi bagi semua pihak. Penyelenggara dituntut menjaga transparansi, sementara juri juga harus konsisten menjaga etika. Agar harapan publik atas festival budaya terbesar Ponorogo, tetap menjadi ajang prestasi, bukan kontroversi.