Pernyataan paling kontroversial muncul, ketika di persidangan maupun di luar sidang, Syaiful mempertanyakan arah penegakan hukum dalam perkara tersebut.
“Mengapa hanya penyedia yang diseret? Ini janggal dan tidak adil,” katanya.
Pertanyaan itu terungkap di persidangan dan penjelasan saksi ahli, merujuk pada posisi PPK yang memiliki peran sentral dalam penyusunan spesifikasi teknis, referensi harga, serta kontrak pengadaan. Majelis hakim pun telah mengetahuinya, hanya dijadikan sebatas saksi fakta persidangan.
Di sisi lain, Abdul Kadir sebelumnya menegaskan, seluruh pihak dalam rantai pengadaan memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing.
“Semua pihak, termasuk PPK, bertanggung jawab atas kesalahan,” ujar Abdul Kadir.
Benturan pandangan antara ahli dan penasihat hukum, akhirnya membuka ruang perdebatan lebih luas, mengenai akuntabilitas pengadaan pemerintah.
Publik kini menunggu, bagaimana majelis hakim menilai perbedaan perspektif tersebut, untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, dalam proyek lampu hias yang menjadi sorotan itu.






