Gerak Cepat Wali Kota Tanpa Tunggu Momentum, DPRD Surabaya Dukung Evaluasi Pejabat Lamban

Ruang.co.id – DPRD Kota Surabaya mendukung penuh langkah Wali Kota yang melakukan evaluasi terhadap jajaran aparatur sipil negara di tingkat kecamatan dan kelurahan. Penataan organisasi dinilai sebagai konsekuensi wajar ketika perangkat daerah dinilai kurang tanggap menyelesaikan persoalan warga.

“Saya sepakat jika wali kota mengambil langkah menata ulang timnya agar menjadi tim yang solid. Kerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga Surabaya tetap tertib dan menjalankan program pemerintah kota,” kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, Senin (29/6/2026).

Menurut politisi Gerindra itu, mekanisme rotasi atau mutasi jabatan tidak boleh terpaku pada kalender birokrasi semata. Ketika seorang pemimpin menemukan adanya perangkat yang kinerjanya tidak optimal, tindakan korektif harus segera dilakukan. Momentum evaluasi bukanlah hitungan bulan, melainkan desakan persoalan di lapangan yang membutuhkan penyelesaian.

“Ketika kemudian sudah diberikan peringatan oleh wali kotanya, oleh pemimpinnya dan tidak segera disikapi, tentu pemimpin tidak bisa menunggu. Masyarakat Surabaya juga tidak bisa menunggu. Lebih cepat lebih baik, tidak bertele-tele,” tegasnya.

Baca Juga : DPRD Surabaya Ingatkan PLN: Jangan Padamkan Listrik di Jam Sibuk, Warga Juga Butuh Hiburan dan Penghasilan

Ia menekankan bahwa paradigma kerja aparatur harus berubah total. Publik menghendaki gerakan nyata, bukan sekadar gagasan atau retorika di atas kertas. Para pejabat publik, mulai dari lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah, diharapkan segera menerjemahkan program ke dalam aksi konkret.

“Yang diharapkan oleh warga Kota Surabaya itu satu, gerakan cepat. Satu aktual yang nyata, tidak beretorika, tidak berbasa-basi. Jangan kebanyakan ide, jangan kebanyakan gagasan, tapi sebaiknya segera lakukan tindakan,” ujarnya.

Pernyataan dukungan ini muncul seiring sejumlah persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat, seperti tata kelola parkir liar, pengelolaan sampah, hingga layanan administrasi kependudukan. Aduan yang mestinya bisa diselesaikan di tingkat paling bawah justru kerap lolos hingga ke pusat kendali wali kota. Hal ini menjadi indikasi ada mata rantai birokrasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Baca Juga : DPRD Surabaya Jembatani Polemik Lahan Gereja Bethany Sukolilo Demi Kerukunan

“Banyak program yang dijalankan di bawah, tetapi perangkat di bawahnya ini tidak bisa mendukung dengan baik. Maka, ketika ada unsur yang tidak bisa men-support, dia tidak harus menunggu rotasi dilakukan beberapa bulan yang akan datang,” jelas Yona yang akrab disapa Cak Yebe.

Ia menambahkan, pengganti pejabat yang dirotasi juga wajib memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni, bukan berasal dari lingkaran tertentu. DPRD memastikan akan mengawal kebijakan wali kota sepanjang berorientasi pada kemaslahatan warga.

“Kami sebagai warga Kota Surabaya mendukung setiap program wali kota sepanjang benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Apapun yang diambil oleh Pak Wali Kota, lakukan saja. Langsung masuk,” pungkasnya.